Di-PHK sebelum Lebaran Tetap Dapat THR

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K SPSI) Jateng meminta kepada Gubernur Ganjar Pranowo mengeluarkan surat edaran (SE) kepada Bupati/Wali Kota. SE tersebut terkait imbauan agar para pengusaha membayarkan tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua DPD K SPSI Jateng G Suhartoyo mengatakan pembayaran THR merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja atau buruh. Pembayaran THR ini wajib dilaksanakan secara konsisten sesuai peraturan agar tercipta suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja.

”Karena itu kami berharap kepada gubernur untuk mengeluarkan edaran kepada bupati/wali kota dan membuat imbauan agar para pengusaha membayarkan THR kepada pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ketentuan tersebut di antaranya pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus-menerus atau lebih. Besaran THR bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih sebesar 1 bulan upah. ”Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus- menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan: masa kerja dibagi 12 x 1 bulan upah,” katanya didampingi Sekretaris Syariful Imaduddin. Dikatakannya, pekerja dengan status outsourcing, kontrak, dan pekerja tetap juga berhak menerima THR.

Dia juga mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dalam kurun waktu 30 hari sebelum Lebaran, untuk tetap memenuhi hak THR para pekerjanya. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1994.

”Karena pengawasan untuk ditaatinya peraturan ini dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan kami berharap kepada gubernur agar bupati/wali kota untuk memperhatikan dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya,” paparnya.

Guna mengawal pelaksanaan ketentuan terkait pembayaran THR, pihaknya menginstruksikan kepada semua DPC K SPSI di Jateng untuk membuka posko dan memantau pelaksanaan pembayaran THR bagi pekerja di wilayahnya masing-masing. (ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -