PDIP Wajibkan Calon Teken Pakta Integritas

474
REKOMENDASI TERTULIS: (dari kiri) Widhi Handoko, Wakil Ketua DPC PDIP Kota Semarang Supriyadi, Hendrar Prihadi, dan Sekretaris DPC Kadarlusman saat menunjukkan surat rekomendasi maju Pilwalkot untuk pasangan Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu, kemarin. (Istimewa)
REKOMENDASI TERTULIS: (dari kiri) Widhi Handoko, Wakil Ketua DPC PDIP Kota Semarang Supriyadi, Hendrar Prihadi, dan Sekretaris DPC Kadarlusman saat menunjukkan surat rekomendasi maju Pilwalkot untuk pasangan Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu, kemarin. (Istimewa)

SEMARANG – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewajibkan pasangan calon yang diusung dalam pilkada meneken pakta integritas. Pakta integritas tersebut terkait komitmen calon terhadap partai, negara, dan masyarakat jika terpilih nanti.

Penandatanganan pakta integritas dilakukan berbarengan dengan penyerahan rekomendasi tertulis dari DPP PDIP di Hotel Sunan, Solo, Jumat (3/7). Hadir dalam acara tersebut pasangan calon dari 4 kabupaten/kota di Jateng yang rekomendasinya sudah turun. Yaitu Hendrar Prihadi-Hevearitas Gunaryanti Rahayu (Kota Semarang), FX Hadi Rudyatmo–Achmad Purnomo (Kota Surakarta), Seno Samodro–Said Hidayat (Kabupaten Boyolali), dan Wardoyo Wijaya–Purwadi (Kabupaten Sukoharjo). Ikut mendampingi mereka, perwakilan dari masing-masing DPC.

Ketua Desk Pilkada DPD PDIP Jateng Agustina Wilujeng mengatakan pakta integritas di antaranya mewajibkan calon menerapkan Dasa Prasetya. Yang isinya antara lain mempertahankan NKRI, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. ”Selain itu mereka juga harus berkomitmen membantu agenda politik nasional dengan ikut berjuang memenangkan pilgub, hingga pilpres,” ungkapnya.

Dikatakannya, pakta integritas diperlukan karena pada pengalaman periode lalu, ada kepala daerah yang diusung PDIP menerapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan sikap partai. ”Misalnya ada bupati yang memberi izin pendirian pasar modern di setiap kelurahan. Ini tidak sesuai ideologi partai karena merugikan rakyat kecil,” tandasnya. Penandatanganan pakta integritas kemarin dilakukan secara bergelombang sebab sejumlah calon wakil kepala daerah tengah mengikuti sekolah partai di DPP PDIP, Jakarta. Menurutnya, pakta integritas tersebut tidak hanya terkait kepentingan partai, tapi juga kepentingan negara dan masyarakat.

Ditanya terkait turunnya rekomendasi bagi kabupaten/kota yang lain, Agustina menyatakan pihaknya masih menunggu DPP. Hari ini, Sabtu (4/7) pimpinan DPD PDIP Jateng dipanggil DPP untuk memaparkan konstelasi politik di Jateng. ”Yang dipaparkan di antaranya keadaan wilayah dan ketokohan,” imbuhnya. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan DPP menurunkan rekomendasi. (ric/ce1)