PKB Lakukan Desakan Politik

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Sukirman. (Radar semarang files)
Sukirman. (Radar semarang files)

SEMARANG – Tidak bisa cairnya dana hibah untuk tahun ini karena aturan baru membuat sejumlah kalangan mulai kebingungan. Cukup beralasan memang. Sebab selama ini dana hibah bisa membantu perekonomian dan pembangunan di tengah masyarakat. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pergub 70 2014, dana hibah bisa dicairkan bagi mereka yang memiliki legalitas hukum hingga izin dari Kemenkumham.

Ketua DPW PKB Jateng, KH Yusuf Chudlori meminta warga nahdliyin untuk bersabar dan tenang dalam menyikapi persoalan regulasi baru pencairan dana hibah dan bansos. Sebab, aturan baru itu secara tidak langsung membuat warga nahdliyin banyak yang terdiskualifikasi sebelum pencairan dana hibah karena harus berbadan hukum hingga izin dari Kemenkumham. ”Memang ada aturan baru, jadi ada ribuan proposal hibah baik dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi masih belum jelas nasibnya,” katanya.

Gus Yusuf menambahkan, saat ini Fraksi PKB DPRD Jateng telah melakukan komunikasi dengan Gubernur Jateng. Ia berharap ada langkah strategis yang diambil gubernur agar segera ada titik terang dalam mekanisme pencairan hibah dan bansos. ”Dana hibah ini sangat bermanfaat bagi pembangunan dan perekonomian masyarakat Jateng,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman mengaku telah melakukan desakan politik agar segera ada kejelasan mekanisme pencairan dan persyaratannya. Sebab, jika mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pergub 70 2014, warga nahdliyin banyak yang terdiskualifikasi sebelum pencairan dana hibah. ”Kami mendesak gubernur untuk melakukan diskresi atas aturan tersebut sehingga hibah dan bansos pada 2015 segera bisa dicairkan. Persoalan ini tak hanya dihadapi di pemprov, di seluruh kabupaten/kota juga mengalami persoalan yang sama,” katanya.

Ia menambahkan, warga nahdliyin selama ini lebih banyak mengakses hibah bidang pendidikan keagamaan dan bidang keagamaan. Musala dan masjid jika dulu tanpa badan hukum bisa mengakses dana hibah. ”Tapi adanya aturan baru sekarang akan sulit karena sebagian besar musala dan masjid dikelola menggunakan kearifan lokal bukan berbadan hukum,” tambahnya. (fth/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -