Kantor Panwas Kurang Memadai

322
SOSIALISASI: Ketua Bawaslu Jateng Teguh Purnomo bersama Bupati Demak Dachirin Said saat sosialisasi pengawas partisipatif diruang Bina Praja Pemkab Demak. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
SOSIALISASI: Ketua Bawaslu Jateng Teguh Purnomo bersama Bupati Demak Dachirin Said saat sosialisasi pengawas partisipatif diruang Bina Praja Pemkab Demak. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)

DEMAK – Bawaslu Jateng terus melakukan monitoring terkait pelaksanaan pilkada serentak di 21 kabupaten/kota di wilayah Jateng. Hasilnya, masih ditemukan adanya fasilitas kantor yang diberikan pemerintah daerah (pemda) yang dinilai masih kurang memadai untuk ditempati Panwas.

Ketua Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo mengatakan, dalam monitoring di beberapa kabupaten fasilitas yang diberikan pemda kondisinya bagus. Namun, ada pula disebuah kabupaten yang fasilitas kantornya untuk Panwas berupa garasi. Meski demikian, kondisi tersebut tidak berpengaruh pada kinerja Panwas. “Dalam pilkada serentak ini, Panwas harus bisa menyelesaikan sengketa. Bila dulu Panwas hanya menyelesaikan pelanggaran administrative. Namun, sekarang harus bisa menyelesaikan sengketa pilkada,” katanya disela mengisi sosialisasi pengawasan partisipatif di ruang Bina Praja, Pendopo Kabupaten Demak.

Ia menambahkan, Panwas kabupaten dan bawahannya perlu ilmu khusus untuk menyelesaikan persoalan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa bisa diajukan keduabelah pihak yakni pasangan calon maupun peserta pemilu. Persoalan lain termasuk terhadap produk-produk KPUD seperti soal penetapan maupun soal daftar pemilih juga bisa diselesaikan Panwas. Karena itu, dibutuhkan peran publik dalam ikut mengawasi jalannya pilkada tersebut. “Sejauh ini, peran publik masih cukup rendah. Sebab, 80 persen masih berupa temuan panwas. Selebihnya, cuma 20 persen peran publik dalam pengawasan. Disinilah dibutuhkan peran publik supaya panwas tidak keteteran sekaligus legitimasi pilkada dapat diperkuat,” tambahnya.

Kepala Sekretaris Bawaslu Jateng, Kartini Tjandra mengatakan, Bawaslu roadshow ke semua kabupaten/kota yang ikut pilkada untuk memantau perkembangan di lapangan. Bila sebelumnya ada relawan panwas, maka sekarang namanya dirubah menjadi pengawas partisipatif. “Disini masyarakat ikut andil dalam pengawasan secara aktif,”katanya.

Bupati Demak Dachirin Said mengapresiasi Bawaslu yang aktif untuk mensosialisasikan soal pengawasan pilkada ini. Dengan adanya Panwas diharapkan bisa meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada. “Bila pada pilkada Demak 2011 lalu partisipasi pemilih sebanyak 71 persen, maka pada pilkada 2015 ini nanti kita berharap partisipasi pemilih dapat meningkat menjadi 80 persen lebih. Kita optimis pilkada berjalan baik. Sebab, anggaran juga sudah disediakan senilai Rp 22 miliar,”katanya. (hib/fth)