Proposal Masuk 57 Persen, 10 Kabupaten Cair

390
Tavip Supriyanto. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)
Tavip Supriyanto. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengklaim bahwa bantuan keuangan desa 2015 yang diberikan kepada seluruh desa tetap dapat dikucurkan. Pemberian bantuan itu ditransfer 100 persen langsung ke kas pemerintah desa dan masuk pada APBDes.

”Sampai sekarang baru 10 kabupaten yang cair. Untuk proposalnya baru sekitar 57 persen yang masuk ke kita,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Jateng Tavip Supriyanto.

Oleh karena itu, Tavip mengimbau kepada seluruh kepala desa di Jawa Tengah untuk segera mengajukan usulan pembangunan melalui kecamatan. Dari kecamatan selanjutnya dibawa ke tingkat kabupaten untuk selanjutnya diajukan kepada gubernur. ”Kalau sudah direkomendasi bupati baru kami verifikasi dan diusulkan ke Biro Keuangan,” imbuhnya.

Tavip menambahkan, tahun ini pemprov mengucurkan bantuan keuangan desa sebesar Rp 344 miliar untuk 7.764 desa di Jateng. Bantuan tersebut diklasifikasi menjadi tiga kategori. Yaitu desa prakarsa yang masing-masing mendapat bantuan Rp 40 juta, desa pemula Rp 50 juta, dan rintisan desa berdikari Rp 100 juta. ”Syaratnya LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) tahun lalu harus sudah diserahkan,” terangnya.

Berdasarkan rekapitulasi jenis kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa tahun 2014 per Februari 2015, sambung Tavip, telah digunakan untuk 11.985 jenis kegiatan pembangunan infrastruktur. Dari jumlah itu meliputi 423 untuk pavingisasi, 4.516 untuk betonisasi, 871 kegiatan untuk gorong-gorong dan jembatan, 3.294 kegiatan untuk talud, 499 kegiatan untuk makadam, 1.119 untuk kegiatan aspal jalan, 1.117 untuk drainase, dan 146 kegiatan untuk bak air dan perpipaan. ”Hanya saja, untuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) masih 94,72 persen. Sebab masih ada 412 desa yang belum menyerahkan LPJ,” tandasnya.

Diakuinya, kegiatan pembangunan infrastruktur desa dilaksanakan oleh masyarakat secara keswadayaan dan kegotongroyongan. Sehingga dengan adanya bantuan ini, terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan. Selain itu, juga meningkatkan akses masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. ”Harapannya bisa meningkatkan arus perekonomian di perdesaan,” pungkasnya. (fai/ric/ce1)