Kapolrestabes Diminta Turun Tangan

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

”Jangan sampai ada peluang untuk pungli. Pelaku pungli harus diproses hukum.”
DR Hamidah Abdurrahman
Komisioner Kompolnas

SEMARANG – Kapolrestabes Semarang diminta turun tangan untuk mengatasi dugaan praktik percaloan dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih ditemukan di Satlantas Polrestabes Semarang. Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Semarang (LP2K) Ngargono.

”Pimpinan harus turun tangan untuk memberantas praktik pungli dan percaloan. Jika kepolisian serius harus berani menerima laporan dari masyarakat. Silakan masyarakat melapor, jika laporan tersebut benar, akan diberikan penghargaan. Itu tergantung keseriusan Polri untuk memberantas praktik pungli,” tegas Ngargono kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (6/7).

Menurut Ngargono, para pelaku percaloan dalam pembuatan SIM terus mencari celah untuk melakukan praktik tersebut. Diakui, praktik percaloan telah lama terjadi. ”Hal terpenting dalam menangani masalah ini perlu dilakukan reformasi pelayanan birokrasi,” katanya.

Sulitnya peraturan yang diterapkan dalam pembuatan SIM, seperti persyaratan dari lembaga kursus misalnya, menjadi salah satu faktor yang memberatkan masyarakat. Hal itu memicu sejumlah pihak untuk memanfaatkan menjadi praktik pungli.

”Satlantas harus mencari solusi dengan sistem yang mempermudah masyarakat. Misalnya, memberikan kursus sukarela atau gratis. Satlantas harus ada upaya jemput bola, itu luar biasa. Supaya betul-betul bisa melakukan reformasi birokrasi,” terangnya.

Ujian praktik dan teori itu, menurutnya mudah, namun hal yang juga perlu dilakukan oleh Satlantas adalah bagaimana melibatkan tim independen dalam proses penilaian ujian praktik dan teori tersebut. ”Harus transparan, perlu melibatkan tim independen untuk proses penilaian. Apakah model selama ini berani seperti itu?” ujar Ngargono mempertanyakan.

Lebih lanjut Ngargono mengatakan, reformasi pelayanan birokrasi pada prinsipnya memberikan kemudahan akses kepada masyarakat sebagai bentuk optimalisasi pelayanan. ”Sehingga mampu memberi respons kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Ngargono, lembaga yang seharusnya memiliki peran penting dalam pengawasan terkait masih ditemukannya praktik percaloan pembuatan SIM di Satlantas adalah Kompolnas. ”Kompolnas lebih pas. Mereka harus turun mengawasi adanya praktik seperti ini. Agar tidak hanya mengawasi soal jabatan di lingkup elite atau pucuk pimpinan. Persoalan pungli SIM di kepolisian ini lebih penting, karena berkaitan dengan masyarakat kecil,” tegasnya.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) DR Hamidah Abdurrahman, mengatakan, jika memang faktanya masih ditemukan adanya praktik percaloan dalam proses pembuatan SIM di Satlantas Polrestabes Semarang, pihaknya mendukung dilakukan proses hukum. ”Makelar (calo) SIM harus diproses hukum. Itu bisa diproses terkait suap,” kata Hamidah saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Dalam hal ini, praktik percaloan tersebut melibatkan orang sipil menjadi calo pembuatan SIM. Apabila masih ditemukan calo, tentu saja ada dugaan melibatkan orang dalam, atau oknum kepolisian dalam praktik tersebut.

”Jangan sampai memberikan peluang untuk praktik tersebut. Polri sebenarnya sudah berbenah. Misalnya, Kakorlantas telah menerapkan pelayanan secara online. Hal itu salah satu upaya agar tidak dimanfaatkan oleh makelar,” ujarnya.

Faktor yang menyebabkan masih terjadinya praktik pungli, menurut dia, adalah mencari keuntungan. Maka pimpinan setempat harus menutup akses agar tidak memberikan celah untuk praktik pungli. ”Jangan sampai ada peluang untuk pungli. Pelaku pungli harus diproses hukum,” tegasnya.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Burhanudin belum berhasil dimintai konfirmasi. Saat wartawan berusaha menghubungi melalui handphone pribadinya belum ada respons.

Seperti diberitakan sebelumnya, pengurusan surat izin mengemudi (SIM) masih rentan terjadi praktik pungli (pungutan liar) dan percaloan. Jawa Pos Radar Semarang menelusurinya di kantor Satlantas Polrestabes Semarang. Celah yang memberi peluang menarik pungli adalah dalam ujian praktik yang terbilang menyusahkan pencari SIM. Meski memang itu sudah standar nasional, tapi banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Praktis, tidak sedikit yang memilih jalan pintas. Selain tidak perlu susah-susah, mereka tidak perlu membuang-buang waktu.

”Bayar saja. Rp 600 ribu tinggal foto, kok. Tiga hari SIM-nya bisa diambil. Tidak perlu ikut tes tertulis maupun praktik. Tarif resminya memang hanya sekitar Rp 100 ribu,” ungkap salah satu pencari SIM C yang enggan disebutkan namanya.

Warga Semarang Tengah itu mengaku memang lewat calo atau jalur yang tidak resmi. Baginya, ikut tes atau tidak, itu bukan hal yang penting lantaran merasa sudah punya skill berkendara dan pengetahuan mengenai rambu-rambu lalu lintas.

”SIM itu kan digunakan kalau pas ada Operasi Candi. Artinya formalitas saja. Kalau kecelakaan di jalan, itu kan memang kecelakaan. Bukan gara-gara tidak punya SIM. Memangnya ada jaminan kalau punya SIM bisa bebas dari kecelakaan?” ungkapnya.

Sementara itu, pencari SIM A yang juga tidak mau disebutkan namanya mengaku memilih lewat calo karena lebih praktis. Hanya Rp 750 ribu, sudah dijamin dapat SIM meski semua ujian gagal total. ”Memang ikut ujian. Tapi cuma formalitas karena saya gagal di ujian praktik. Kenyataannya ini bisa dapat SIM,” cetusnya.

Praktik, percaloan ini terbilang vulgar. Meski di kantor Satlantas sudah terpampang tulisan anticalo, tetap saja pencari SIM ditawari biro jasa tak resmi ini. Bahkan ketika baru memarkir kendaraan di halaman Kantor Satlantas, sudah ada yang menawarkan jasa jalan pintas ini. Seolah tanpa tedeng aling-aling, dengan blak-blakan calo-calo tersebut menawarkan jasa.

”Kalau bikin SIM bisa lewat saya. Rp 600 ribu untuk SIM C, dan Rp 750 ribu untuk SIM A. Tidak usah ujian. Hanya untuk formalitas saja. Nanti ikut saya bisa langsung foto. Tiga hari jadi, kok,” ungkap salah satu calo.

Entah bagaimana bisa mereka memberikan pelayanan mudah seperti itu. Jika tidak ada ’orang dalam’ yang terlibat, praktik ini tidak mungkin bisa dilancarkan.

Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Pungky Bhuana Santoso sendiri saat dikonfirmasi menjamin tidak ada calo dalam pembuatan SIM di Satlantas Polrestabes Semarang. ”Tidak ada calo. Silakan dicek sendiri, saat ini sudah tidak ada calo,” terang Pungky saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (5/7).

Menurut Pungky, pihaknya telah menetapkan aturan yang sangat ketat untuk mengantisipasi adanya calo. ”Saat ini masyarakat juga telah mengikuti mekanisme yang ada,” jelasnya. (amu/aro/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -