Tuntutan Tidak Dipenuhi, P3BK Mengadu Dewan

317
MENGADU  DEWAN : Pedagang Pujasera Alun-Alun Bung Karno (P3BK) Kabupaten Semarang saat mengadu kepada anggota DRPD Kabupaten Semarang. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MENGADU DEWAN : Pedagang Pujasera Alun-Alun Bung Karno (P3BK) Kabupaten Semarang saat mengadu kepada anggota DRPD Kabupaten Semarang. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN-Merasa tidak ada tanggapan serius dari Pemkab Semarang, Pengurus Paguyuban Pedagang Pujasera Alun-Alun Bung Karno (P3BK) Ungaran, Senin (6/7) pagi kemarin nglurug ke DPRD Kabupaten Semarang. Enam orang perwakilan P3BK tersebut meminta DPRD Kabupaten Semarang memfasilitasi untuk audiensi dengan Pemkab Semarang agar segera mengambil kebijakan atas tuntutan para pedagang.

Kedatangan pengurus P3BK ke kantor DPRD Kabupaten Semarang di Jalan Diponegoro Ungaran tersebut ditemui anggota Fraksi PDIP, Agus Rujianto. Kepada Agus, Ketua P3BK, Daryanto menyampaikan permohonan agar DPRD Kabupaten Semarang memfasilitasi untuk audiensi dengan instansi terkait. Sebab masih ada tuntutan pedagang yang harus dilaksanakan, yakni penertiban pedagang kaki lima (PKL) liar di sekitar Alun-Alun Bung Karno.

“Dari sejumlah permintaan kami, ada satu point yang tidak direalisasikan yakni penertiban PKL liar. Padahal Bupati dan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan sudah setuju dan berjanji akan segera menertibkan,” kata Daryanto.

Ditambahkan Sekretaris P3BK, Wiwin Rusianto, keberadaan PKL liar itu berimbas pada sepinya pengunjung Pujasera. Jika kondisi ini dibiarkan, lama kelamaan pedagang Pujasera akan gulung tikar, karena sepi pengunjung. Selain itu, pihaknya juga menagih janji pemerintah untuk menambah personel keamanan dan meminta agar pemerintah membuat event di Alun-Alun Bung Karno agar banyak pengunjung.
“Janjinya akan menertibkan pedagang liar di sekitar alun-alun paling lambat Januari. Tapi sampai saat ini belum juga direalisasikan. Termasuk membuat event agar kami kebagian rejeki. Saat ini, sekalipun ada event tapi malah merepotkan kami. Semestinya event yang bisa mendukung kami,” tutur Rusianto.

Sementara itu Agus Rujianto mengatakan, penyelesaian masalah di Alun-Alun Bung Karno ini harus melibatkan sejumlah dinas terkait. Sebab kekuasaan pengaturan ditangani sejumlah dinas termasuk Satpol PP untuk ketertibannya. “Nanti permohonan audiensi tergantung petunjuk pimpinan dewan, akan dibahas dengan komisi mana,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan di Jawa Pos Radar Semarang, ada indikasi keberadaan PKL liar di Alun-Alun Bung Karno tersebut sengaja dibiarkan oleh Satpol PP Kabupaten Semarang. Sebab sekalipun keberadaan PKL tersebut melanggar ketertiban, namun tidak ada tindakan tegas. Ada dugaan pembiaraan itu, karena ada upeti yang masuk. Apalagi ada indikasi kuat oknum Satpol PP yang kerap meminta jatah kepada pedagang saat akan melakukan penertiban.

“Tidak benar itu Mas, kalau ada upeti atau Satpol PP minta uang makan. Sudah saya klarifikasi, mereka ternyata tidak minta, tapi diampirke sama pedagang Nasi Goreng, kemudian disuruh makan,” tutur Kepala Satpol PP Kabupaten Semarang, M Risun.

Risun mengatakan bahwa Satpol PP sendiri sudah melaksanakan penertiban sesuai tugas pokok dan fungsinya. Namun pelaksanaan penertiban tidak bisa terus menerus karena keterbatasan jumlah personel dan waktu. “PKL di depan alun-alun itu memang sifatnya mobile. Kalau kita datang mereka pergi, kalau kita pergi mereka datang. Jadi nanti tetap akan kami koordinasikan lagi bagaimana menangani penertibannya,” pungkasnya. (tyo/ida)