Baru 73 Persen Wajib Pajak Daftar SPT

367
(JAWA POS RADAR SEMARANG)
(JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Hingga pertengahan tahun ini, baru sekitar 73 persen wajib pajak (WP) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Sosialisasi dan pembinaan terus dilakukan guna mendorong WP mendaftarkan diri, menyampaikan dan membetulkan SPT.

“Per 6 Juli 2015, WP yang terdaftar di Kota Semarang berjumlah 225.340 sedangkan WP yang telah menyampaikan SPT hanya 165.758 atau sebesar 73,56 persen,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I Dasto Ledyanto di sela tax gathering WP Kota Semarang di Balaikota Semarang, kemarin (7/7).

Melihat hal tersebut, pihaknya terus menyosialisasikan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (WP) 2015 yang dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 29 April 2015. Yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong WP mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak, selama trahun 2015 ini. “Ditjen Pajak akan menghapus atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya,” tegasnya.

Dengan tema “Tahun Pembinaan Wajib Pajak Tahun 2015 Menciptakan Budaya Patuh Pajak Untuk Masyarakat Semarang Sejahtera”, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah I mengadakan tax gathering WP Kota Semarang. Acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan program Tahun Pembinaan WP 2015 kepada para WP di Kota Semarang.

Acara dihadiri oleh WP di Kota Semarang, Walikota Semarang, jajaran Muspida, Akademisi, dan Pemuka Agama di Kota Semarang. Dalam acara ini diberikan penghargaan kepada beberapa WP yang telah memanfaatkan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 dari masing-masing KPP di Kota Semarang. “Diharapkan WP Kota Semarang ikut menyukseskan program Tahun Pembinaan 2015 serta ikut aktif berpartisipasi dalam rangka mengamankan target penerimaan tahun 2015 dengan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dan memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak yang hanya diberikan pada tahun 2015, “ tandasnya. (dna/smu)