Belajar Raperda Pertanggungjawaban APBD hingga Budidaya Jambu Air dalam Pot

683
KUNKER: Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet didampingi Ketua Komisi B H Muntohar dan Rozikan mengunjungi salah satu budidaya jambu air khas Kota Binjai, Sumut dalam kunker. (Dok DPRD Demak for jawa pos radar semarang)
KUNKER: Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet didampingi Ketua Komisi B H Muntohar dan Rozikan mengunjungi salah satu budidaya jambu air khas Kota Binjai, Sumut dalam kunker. (Dok DPRD Demak for jawa pos radar semarang)

DPRD Demak, utamanya Komisi B dan Komisi C pada 23 hingga 26 Juni 2015 lalu melakukan kunjungan kerja (kunker) gabungan ke beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Diantaranya ke DPRD Kota Binjai, DPRD Kabupaten Deli Serdang dan ke DPRD Kota Medan.

WAHIB PRIBADI, Demak

Kunker dipimpin Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet, Ketua H Muntohar Ketua Komisi B dan Ketua Komisi C H Sudarno. Tertujuan kunker untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2014.

Wakil Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet mengatakan, Kota Binjai menarik menjadi salah satu sasaran kunker karena laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2014 diserahkan oleh Walikota pada pertengahan bulan Maret bersamaan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Walikota yang berakhir pada 13 Agustus 2015.

Di Kota Binjai, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Walikota, mekanisme pembahasanya melalui panitia khusus (pansus) dan sudah selesai lewat paripurna penetapan. Sedangkan, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2014, pembahasanya diperdalam melalui komisi komisi.”Dan, tahapan pembahasan sampai saat ini sudah selesai tinggal menunggu pengesahan dalam sidang paripurna,”katanya.

Slamet menambahkan, di DPRD Kota Binjai dalam pembahasan komisi- komisi yang kemudian ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan dan rapat badan anggaran, diperoleh kesimpulan bahwa hampir semua kebijakan SKPD tidak sesuai dengan visi misi Walikota. Karena itu, pihak DPRD menilai Walikota sebagai Kepala Pemerintahan kurang berhasil dalam mengemban amanat RPJMD.

Di Deli Serdang, pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 setempat juga sudah diserahkan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Deli Serdang. Meski begitu, belum dibahas apakah nanti melalui pansus atau cukup melalui pembahasan oleh komisi. Slamet menuturkan, meski belum ada pembahasan, namun sebagai gambaran, bahwa pada Dinas Perkerjaan Umum Perumahan, Pertambangan dan Energi (DPUPPE) Kabupaten Deli Serdang terdapat mega proyek yang menurut anggota dewan dan para pakar hukum proyek tersebut dianggap sudah tertib administrasi /anggaran. Selain itu, dinilai tidak menimbulkan kerugian negara sama sekali. Hanya saja, proyek tersebut sempat menjadi temua BPK dengan alasan berpotensi merugikan keuangan negara. Untuk itu kemungkinan besar DPRD Deli Serdang akan membentuk pansus dalam permasalahan ini. “Untuk pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2014, DPRD setempat akan mengkorelasikan dengan dokumen LKPJ yang menggunakan parameter penilaian diantaranya, tertib administrasi, taat peraturan, membandingkan keluaran dengan hasil,efisiensi/ekonomis, transparan, keseimbagan distribusi, asas kepaturan dan asas manfaat,” imbuhnya.

Sementara itu, pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014 hingga kini belum dilakukan pembahasan. Namun, sebagai gambaran dalam mekanisme pembahasan raperda pertanggungjawan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2014, DPRD akan merujuk pada pembahasan LKPJ. Sedangkan, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatra Utara Nomor 188.44/962/KPTS/Tahun 2014 tentang peresmian dan pengangkat Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kota Medan, maka DPRD setempat mempunyai tugas menyusun rencana anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna, disamping itu juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Selain itu, DPRD Demak juga ingin tahu lebih detail kondisi Kota Binjai, Deli Serdang dan Medan. Kota Binjai berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, serta berada pada Jalur transportasi utama yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Propinsi Nangroe Aceh Darurralam (NAD). Terdiri dari 5 kecamatan dan 37 kelurahan serta mempunyai penduduk sebanyak 252.652 jiwa. Terdiri dari etnis Melayu, Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun, Jawa, Banten, Minang, Aceh, China dan India dengan pemeluk agama mayoritas Islam.

Kota Binjai sebagai Kota jasa, Perindustrian, Perdagangan mempunyai Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.13.845.485.199, Sementara Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Harga Berlaku tahun 2008 sebesar 15,04 persen. Kota Binjai dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Di Kota Binjai kunker DPRD Demak juga mengunjungi sebuah lahan perkebunan jambu air khas daerah tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Demak, H Muntohar mengatakan, jambu air di daerah ini terus berbuah setiap saat. Yang menarik, batang jambu ditanam didalam pot dan bukan langsung dilahan pekarangan. “Bisa berbuah terus sehingga pasokan jambu air Binjai ini tiada henti. Sebab, mayoritas warga menanam dalam pot dirumahnya,”katanya.

Jambu air warna hijau itu menjadi oleh-oleh khas bagi pengunjung atau wisatawan. Harganya lumayan mahal, yakni antara Rp 45 ribu hingga Rp 65 ribu perkilogram. Pemilik jambu tersebut juga telah membuka penanaman 10 ribu batang jambu di daerah Bantul, Jogjakarta. “Demak mungkin bisa belajar kesana. Sebab, kalau jambu merah delima Demak kan masih memanfaatkan lahan pekarangan. Kalau jambu Binjai ini ditanam dalam pot,”katanya.

Selain Kota Binjai, anggota dewan juga melihat langsung Bandara Kualanamu yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Bandara International Kuala Namu berada di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Bandara seluas 1.365 hektar ini berada di wilayah dua desa : Desa Pantai Labu dan Desa Beringin. Nama Kuala Namu sendiri dipetik dari nama kota kecil di Desa Beringin. Kabarnya, seluruh area bandara menggunakan tanah bekas perkebunan milik PTPN 2. Kabupaten Deli Serdang secara administratif terdiri dari 22 Kecamatan, 2 perwakilan kecamatan dengan 379 Desa dan 15 kelurahan. Luas wilayah 2.394,62 Km 2 atau 2.394,462 Ha, dengan jumlah penduduk 1.463.031jiwa.

Sementara, sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di Provinsi Sumut, kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Secara ekonomi Pembangunan ekonomi daerah dalam periode jangka panjang (mengikuti pertumbuhan PDRB), membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri pengolahan dengan increasing return to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. (*/fth)