Bertekat Membangun Semarang Hebat

706
Hendrar Prihadi. (dok/rase)
Hendrar Prihadi. (dok/rase)

SEPANJANG lima tahun terakhir, Kota Semarang telah mencatat banyak keberhasilan pembangunan dan kemajuan signifikan. Keberhasilan sebagai buah kebersamaan dan kesengkuyungan antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder. Keberhasilan tersebut juga tak lepas berkat kepemimpinan Wali Kota Hendrar Prihadi yang supel, prigel, dan kredibel.

TEPAT 19 Juli 2015 mendatang, merupakan tahun purna bakti atau genap lima tahun Hendrar Prihadi memimpin Kota Semarang (2010-2015). Di bawah kendalinya, Kota Semarang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sejumlah permasalahan yang ada di Kota Semarang secara bertahap telah tertangani. Mulai dari bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta bidang lain sesuai misi pemkot yang dituangkan dalam Sapta Program.

Tujuh program prioritas (Sapta Program) yang selama ini dijalankan, telah memberikan banyak perubahan positif bagi kehidupan masyarakat. Salah satunya program penanggulangan rob dan banjir yang sejauh ini sudah bisa dirasakan hasilnya. Melalui sistem kolam retensi dan Polder Banger, sebagian besar kawasan Semarang bagian utara dan timur telah terbebas dari rob dan banjir.

Selain itu, sejumlah ruas jalan baik yang ada di perkotaan maupun wilayah penyangga/pinggiran yang sebelumnya berlubang dan labil, kini menjadi mulus. Bahkan telah tersentuh betonisasi. Tahun ini, pemkot menjadikan wilayah penyangga sebagai prioritas pengembangan.
Hendi, sapaan akrab pria kelahiran Semarang, 1971 ini senantiasa mengoptimalkan program-program yang menjadi prioritas hingga jabatannya berakhir, 19 Juli nanti.

Gaya kepemimpinan Wali Kota Hendrar Prihadi yang mendasarkan pada kepedulian dan kesengkuyungan atau kebersamaan, telah menjadikan Kota Semarang mencatat sejumlah keberhasilan membanggakan. Sejak 2010 hingga jelang genap periode kepemimpinannya tahun ini, kota tercinta ini pun menjadi semakin maju, berkembang, dan membanggakan. Berderet penghargaan turut mengiringinya, menuju Waktunya Semarang Setara.

Jelang masa purna bakti Hendrar Prihadi,. selama kurun waktu 2010-2014, penduduk Kota Semarang menunjukkan tren pertumbuhan yang tidak begitu pesat. Pada 2010, jumlah penduduk sebanyak 1.527.433 jiwa, sementara di 2014 jumlahnya meningkat menjadi 1.583.188 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,97%.

Sebaliknya, pada kurun waktu yang sama, kondisi ekonomi makro Kota Semarang menunjukkan kinerja yang signifikan jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan output agregat atau keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian. Jika pada 2010, LPE Kota Semarang mencapai 5,87%, maka pada 2014 angkanya mencapai 5,64%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (5,4%) dan Nasional (5,02%).

Secara keseluruhan, LPE Kota Semarang lebih tinggi daripada LPE secara nasional. Rata-rata LPE Kota Semarang selama lima tahun adalah sebesar 6,1%, sedangkan rata-rata LPE nasional berada pada kisaran 6%.

Sementara dari sisi inflasi, selama kurun lima tahun itu, nilai inflasi Kota Semarang mengalami fluktuasi seiring dengan fluktuasi inflasi nasional yang rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan harga bahan bakar minyak (BBM). Nilai inflasi terendah tercatat di tahun 2011, sebesar 2,11%, dan nilai inflasi tertinggi di 2014 sebesar 8,53%. Tingginya inflasi di 2014 ini disebabkan, antara lain oleh kenaikan harga BBM (November) yang memicu kenaikan harga-harga komoditas utama.

Sapta Program
Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan program-program pembangunan memiliki visi “Terwujudnya Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera.” Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan diprioritaskan pada pencapaian Sapta Program yang meliputi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, Penanganan Rob dan Banjir, Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Infrastruktur, Peningkatan Kesetaraan Gender, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Keseriusan dalam upaya merealisasikan program-program pembangunan tersebut, diwujudkan melalui peningkatan APBD dari 2010 sampai dengan 2014. Tahun 2010 sebesar Rp 1,8 triliun, 2011 sebesar Rp 2,2 triliun, 2012 (Rp 2,4 triliun), 2013 (Rp 3,1 triliun), dan 2014 sebesar Rp 3,7 triliun. Jika ditotal, jumlah anggaran 2010-2014 adalah Rp 13,4 triliun, dengan realisasi Rp 11,2 triliun.

Sementara di sektor pendapatan daerah, selama 2010-2014, Pemerintah Kota Semarang mengantongi Rp 12,1 triliun dari target APBD sebesar Rp 11,3 triliun. Artinya, terdapat selisih lebih sebesar Rp 867 miliar atau 7,66%. Sedangkan target RPJMD sebesar Rp 9,4 triliun, dengan realisasi sebesar Rp 12,1 triliun, yang artinya ada selisih lebih Rp 2,7 triliun atau 29,27%.

Sepanjang 2010-2014, Pemerintah Kota Semarang benar-benar memfokuskan pada pencapaian Sapta Program: Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Penanganan Rob dan Banjir; Peningkatan Infrastruktur; Peningkatan Pelayanan Publik; Peningkatan Kesetaraan Gender; Peningkatan Pendidikan; dan Program Peningkatan Kesehatan.

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
Capaian program pertama ini, bisa disimak melalui program Gerdu Kempling. Dari 2011 hingga 2014, jumlah warga miskin yang ditangani mencapai 24.570 kepala keluarga (KK). Penanganan dilakukan melalui APBD Kota, berupa program/kegiatan dari 26 SKPD, bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, partisipasi dari perbankan, perguruan tinggi, dan swasta dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) serta swadaya masyarakat.

Upaya keras, kerja sama serta sinergitas dari semua komponen masyarakat membuahkan hasil dalam bentuk penurunan jumlah warga miskin dari 448.398 warga miskin dan 128.647 KK di 2011, turun menjadi 373.978 warga miskin dan 113.259 KK (2013).

Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, pendataan warga miskin dilakukan tiap dua tahun sekali. Bahkan, untuk mewujudkan transparansi atau keterbukaan informasi bagi masyarakat, database warga miskin di-input ke dalam website Simgakin, sehingga masyarakat bisa melihat database warga miskin sebagai hasil kegiatan verifikasi dan identifikasi warga miskin Kota Semarang.

Capaian lain ditunjukkan dengan penurunan angka pengangguran terbuka dari 14,96% di 2010, menjadi 7,15% pada 2014. Sementara angka kesempatan kerja mengalami peningkatan dari 12.384 pada 2010 menjadi 14.818 pada 2014.

Penanganan Rob dan Banjir
Sebagai program kedua, selama 2010-2014, penanganan rob dan banjir antara lain direalisasikan dalam bentuk normalisasi Banjirkanal Barat, normalisasi Kali Asin, Kali Semarang, Kali Baru, Kali Tenggang, Kali Beringin, pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan Waduk Jatibarang yang selesai pada 2013 dan saat ini sudah beroperasi, peningkatan sejumlah saluran seperti Kali Es, Pasar Johar, MT Haryono, kawasan Bubakan, Jalan Agus Salim, kawasan Simpanglima, Jalan Imam Bonjol, pembangunan long storage di Kampung Kali, penambahan kapasitas Pompa Kartini, pembangunan Pompa Johar dan Pompa Taman Mberok.

Kemudian optimalisasi kolam retensi, 94 pompa dan 35 rumah pompa yang tersebar di beberapa wilayah, serta melakukan pengerukan sedimentasi atau sampah di beberapa sungai dan saluran. Di samping pembangunan fisik, masyarakat juga terus didorong untuk membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui kegiatan Resik-resik Kali yang diagendakan setiap Sabtu.

Untuk kawasan Simpang lima ketika curah hujan mencapai 100 milimeter pun genangan cepat surut. Hal ini dikarenakan adanya pompa Kali Semarang dan Pompa Kampung Kali.

Sedangkan luas genangan rob dan banjir yang tertangani seluas 1.326 hektare meningkat dibandingkan pada tahun 2010 sebesar 539 hektare.
Di bidang regulasi, upaya penanganan rob dan banjir, dengan menerbitkan Perda Masterplan Drainase, yang sekaligus menjadikan Semarang sebagai kota pertama yang memiliki perda tersebut.

Peningkatan Pelayanan Publik
Dalam program peningkatan pelayanan publik, pelayanan memuaskan di bidang transportasi terus dilakukan. Di antaranya dengan menarik ongkos murah Rp 1.000 bagi pelajar yang menggunakan BRT. Kemudian meningkatkan jumlah koridor BRT, yang hingga 2014 telah berjumlah 4 koridor; Koridor I (Mangkang-Penggaron), Koridor II (Terboyo-Sisemut), Koridor III (Taman Diponegoro-Pelabuhan Tanjung Emas), dan Koridor IV (Cangkiran-Bandara Ahmad Yani-Stasiun Tawang). Jumlah koridor ini melewati target RPJMD 2010-2015 dengan target 3 koridor.

Peningkatan jumlah penumpang di Terminal Terboyo adalah bukti. Terminal Penggaron dan Mangkang semula sebanyak 3.857.680 orang pada 2010, menjadi 4.085.195 orang pada 2014. Sementara untuk jumlah penumpang di halte/shelter yang menggunakan transportasi massal dalam kota (BRT) mengalami peningkatan yang luar biasa, dari semula 369.926 orang pada 2010 menjadi 5.821.623 orang (2014).

Peningkatan pelayanan publik juga terkait dengan pelayanan di bidang kependudukan. Hal ini dapat dilihat, antara lain dari capaian kepemilikan KTP sepanjang 2010-2014 sebanyak 1.206.009 orang atau sebesar 96% dari jumlah wajib KTP 1.256.259 orang.

Peningkatan pelayanan publik juga terwujud lewat pembangunan gedung Pusat Informasi Publik (PIP) di Balaikota, Jalan Pemuda yang dilengkapi fasilitas telepon lokal gratis, internet, dan wi-fi gratis, charger box, bank data, conference room, dan yang paling utama adalah adanya pelayanan Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M) dan PPID di lingkungan pemkot yang terintegrasi menjadi satu untuk memudahkan masyarakat mengakses.

Peningkatan Infrastruktur
Betapa pun, infrastruktur menjadi aspek strategis guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi modal penting untuk mendongkrak iklim investasi. Pembangunan infrastruktur terus dilaksanakan dan menunjukkan tren positif, antara lain peningkatan kualitas panjang jalan yang berkondisi baik. Pada 2010, panjang jalan 2.689 km dengan kondisi baik 1.170 km, sedang 903 km dan rusak 616 km. Sementara 2014, jumlah panjang jalan 2.691 km, dengan kondisi baik 1.483 km, sedang 1.078 km, dan rusak 130 km.

Masyarakat setidaknya telah merasakan manfaat, antara lain pembangunan jalan tembus Jolotundo, pembangunan GOR Tri Lomba Juang, revitalisasi Pasar Bulu, peningkatan Jalan Durian Raya, Sigar Bencah, Jalan Prof Soedarto, peningkatan pedestrian di pusat perkotaan, peningkatan jalan yang tersebar di wilayah pinggiran, jalan layang, pembangunan Flyover Kalibanteng, Jembatan Lemah Gempal sebagai upaya mendukung wisata di Banjirkanal Barat, pelebaran Jalan Kali Pancur guna mendukung wisata Waduk Jatibarang, dan pelebaran Jalan Prof Hamka (Ngaliyan).

Capaian positif lainnya ditunjukkan dengan pengoperasian Area Traffic Control System (ATCS) yang dikendalikan dari CC Room ATCS. Hingga 2014, telah dapat memantau sebanyak 13 persimpangan.

Peningkatan Kesetaraan Gender
Pembangunan peningkatan kesetaraan gender mengintegrasikan permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan. Upaya yang telah dilakukan di antaranya melalui peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, optimalisasi peran PKK, Dharma Wanita, GOW, dan organisasi-organisasi kewanitaan lainnya.

Di samping itu, juga ada Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG), yang kegiatannya antara lain melaksanakan pelatihan dan memberikan modal untuk 16 Kelompok Usaha Bersama di 16 kelurahan.

Peningkatan Pendidikan
Program peningkatan pendidikan diwujudkan dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp 930 miliar, selama 2010-2014. Capaian yang diraih selama kurun waktu itu, antara lain tergambar dari keberhasilan mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Melanjutkan, Angka Kelulusan mulai jenjang SD sampai SMP di atas 90%. APK pendidikan menengah di atas 100% dan besaran APM di atas 80%.

Data tersebut menunjukkan keberhasilan dalam aspek layanan dan pemerataan pendidikan menengah. Kelulusan SMA dan sederajat di atas 95%. Sejumlah SMK Negeri yang ada di Kota Semarang semua sudah bersertifikasi dan melaksanakan ISO Manajemen pada 2014.

Peningkatan Kesehatan
Di sisi lain, pembangunan kesehatan cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meski masih dijumpai beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Keberhasilan-keberhasilan tersebut dapat dilihat antara lain dari peningkatan kategori rumah yang memenuhi syarat kesehatan, selama 2010-2014 cakupannya memperlihatkan peningkatan secara konsisten yaitu 84%, 87%, 87%, 87%, dan 98%, di mana jumlah rumah yang diperiksa selama kurun waktu tersebut terdapat peningkatan.

Indikator keberhasilan lainnya bisa disimak pada peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH), yang merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia. Pada 2013, secara nasional sebesar 71,1 tahun dan 71,55 tahun (provinsi). Sedangkan pada 2014 sebesar 72,44 tahun. Hal ini menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

Penghargaan Membanggakan
TAK hanya capaian-capaian keberhasilan pembangunan, kerja keras, keuletan, kebersamaan, dan kesengkuyungan dari semua pihak juga membuahkan hampir seratus penghargaan membanggakan yang diterima Pemerintah Kota Semarang selama kurun waktu 2011-2015. Penghargaan yang terdiri atas 3 penghargaan internasional, 61 penghargaan nasional, dan 25 penghargaan tingkat Provinsi Jawa Tengah tersebut, di antaranya:
(1) Penghargaan Internasional Socrates Award kategori Best City & Best City Manager dari Europe Business Assembly (EBA) di Italia, 2014; (2) Anugerah Walikota Terbaik kategori Coastal Management dari Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements (Earophs) 2014; (3) Penghargaan Internasional Earth Hour City Challenge dari WWF, 2014; (4) Juara Pertama Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum (PKPD-PU) Bidang Kebinamargaan kategori Perkotaan Tahun 2011; (5) Penghargaan Wahana Tata Nugraha Bidang Angkutan kategori Kota Raya 2011; (6) Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2011; (7) Penghargaan Gatra Award sebagai Peringkat II Pemerintah Daerah Kota Terbaik berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Evaluasi Kinerja Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2010; (8) Juara I Nasional Lomba Kelurahan Tingkat Nasional yang diwakili Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, 2011; (9) Innovation Government Award 2011 dari Kementerian Dalam Negeri; (10) Penghargaan Tingkat Nasional untuk kenaikan produksi padi sebesar 5 % pada 2011; (11) Penghargaan APKLI Award untuk kategori Penataan PKL, 2011; dan (12) Anugerah Piala Adipura sebagai Kota Metropolitan Terbersih 2012.

Kemudian, (13) Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas Keberhasilan dalam Pelaksanaan Pelayanan Penerapan e-KTP serta Peringkat Ketiga Perekaman e-KTP Wilayah Barat, sehingga Kota Semarang Berhasil Mencapai Target Perekaman e-KTP Lebih Cepat dari Batas Waktu yang Telah Ditetapkan, 2012; (14) Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 2012; (15) BPPT Kota Semarang terpilih sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Bidang Penanaman Modal Kota Terbaik Kedua tingkat Nasional 2012; (16) Juara Nasional LIPIO Tingkat SMP 2012; (17) Penghargaan Paramadhana Utama Nugraha Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM 2012; (18) Piala Adipura 2013 dan 2014; (19) Penghargaan Pemerintah Kota atas Penyusunan LAKIP dengan Predikat “CC” oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; (20) Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun 2012 dan 2013; (21) Penghargaan Mitra Strategis Pemilu kategori Lembaga dari KPU Pusat, 2014; (22) Penghargaan Gratifikasi Award dari KPK RI untuk kategori Kepala Daerah yang melaporkan gratifikasi terbanyak selama 2014; (23) Penghargaan Kota Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan RI 2014; (24) Penghargaan Satyalancana Wira Karya dan Bakti Koperasi & UKM pada Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-67 tingkat Nasional 2014; dan (25) Peringkat I Pemerintah Daerah Kota Terbaik dari Kementerian Dalam Negeri dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dalam rangka HUT Otonomi Daerah, 25 April 2014.

Selanjutnya adalah (26) Penghargaan Adicipta Lokatara Pratama dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengelolaan Rumah Pintar yang diserahkan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2014; (27) Sindo Government Award 2014 dan 2015; (28) Penghargaan Citra Bhakti Kinerja Pelayanan Publik dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Juara Umum Lomba Keserasian Antarprogram di Bidang Infrastruktur, Tramtib, Sumber Daya Manusia, dan Bidang Pelayanan Masyarakat 2011; (29) Juara I Lomba Keserasian Program se-Jawa Tengah 2012; (30) Juara Umum Porda Se-Jawa Tengah 2012; (31) Juara II Lomba Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diraih Gapoktan Jati Asri dari Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang; (32) Penghargaan dari KIP Award 2014 sebagai Badan Publik Terbaik di Bidang Keterbukaan Informasi Publik se-Jawa Tengah; (33) Daerah Terbaik dari Earophs Jakarta kategori Pengelolaan Pesisir; (34) Government Award 2015 Bidang Kesehatan dari Sindo Weekly; (35) Pemerintah Daerah Berprestasi Kinerja Terbaik Nasional dari Kemendagri 2015; serta (36) Kota Terbaik Indonesia’s Attractiveness Index Award 2015 dari majalah Tempo.

Deret penghargaan tersebut, tentu bukan menjadi indikator keberhasilan kinerja, melainkan sebuah reward atau penghargaan sebagai motivasi bagi pemkot dan semua pihak agar bekerja lebih ekstra. Penghargaan ini bukan menjadi tujuan utama dalam membangun Kota Semarang, yang terpenting adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Layaknya dua sisi mata uang, ada keberhasilan, ada pula kekurangan. Silpa tahun anggaran 2014 yang besar dibanding tahun-tahun sebelumnya terjadi, karena realisasi pendapatan yang overtarget dan efisiensi anggaran, serta adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana.
Sementara untuk pekerjaan yang belum selesai, terus diupayakan realisasinya di tahun anggaran 2015 ini. Bahkan, mengenai gagal lelang, pemkot telah mengambil langkah tegas dengan mem-blacklist rekanan dan tidak akan digunakan dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kota Semarang. (AKL)