Putusan MK Bikin Balon Galau

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

DEMAK – Para kandidat cabup-cawabup yang berstatus anggota DPRD berpikir ulang untuk maju dalam kontestasi pilkada Demak. Ini setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anggota DPRD/DPRD provinsi/DPD/DPR RI yang mau maju sebagai calon kepala daerah harus mundur setelah ditetapkan KPU.

Sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf s dan d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak perlu mundur. Mereka hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinan. Namun, kemarin MK memutuskan anggota dewan yang nyalon harus mundur.

Menanggapi keputusan tersebut, cawabup dari Partai Gerindra, Maskuri mengatakan, dirinya cukup terkejut dengan adanya keputusan MK tersebut. Meski demikian, pihaknya akan tetap berkonsultasi dengan DPW maupun DPP Partai Gerindra terlebih dulu, yakni apakah tetap akan maju atau tidak. ”Saya akan konsultasi dulu,” katanya.

Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet yang berencana maju sebagai cawabup dari PDIP. Keputusan MK juga cukup mengejutkan sehingga pihaknya juga akan berkonsultasi ke DPP PDIP lagi. ”Saya sih tetap santai saja. Kita konsultasi dulu ke DPP,” ujar Slamet.

Ketua KPUD Demak, Mahmudi menuturkan, pihak KPUD belum bisa menyikapi masalah tersebut dan tetap akan menunggu salinan putusan dari MK secara resmi. ”Kita belum tahu persis putusannya. Baru kabar lewat internet. Meski demikian, pada dasarnya KPUD tetap siap menjalankan dan menindaklanjuti apa yang telah diputuskan MK,” katanya.

Menurutnya, bila putusan MK mengharuskan calon bupati atau wakil bupati berstatus anggota DPRD wajib mundur, maka tetap harus mundur dari jabatannya. ”Ya, itu risiko,” jelas Mahmudi. (hib/ric/ce1)

- Advertisement -

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -