Kader Butuh ‘Asuransi Politik’

373
MAJU: Cawabup Maskuri (dua dari kiri) didampingi Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Abdul Wachid siap menjalankan amanat partai maju dalam pilkada. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
MAJU: Cawabup Maskuri (dua dari kiri) didampingi Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Abdul Wachid siap menjalankan amanat partai maju dalam pilkada. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)

DEMAK – Ketua DPC Partai Gerindra Demak H Maskuri tetap maju sebagai cawabup yang berpasangan dengan Cabup Harwanto. Meski begitu, ia masih menunggu restu keluarga serta berkonsultasi dengan DPD maupun DPP Partai Gerindra.

Maskuri dengan tegas manyatakan, bahwa pada prinsipnya ia siap menunaikan tugas partai untuk maju sebagai cawabup dalam pilkada Demak mendatang. “Saya tergantung tugas partai bagaimana. Meski begitu, proteksi dari partai juga penting. Karena itu, perlu ada asuransi politik dari internal partai,” kata Maskuri.

Ia menambahkan, asuransi politik digunakan bila ada kecelakaan politik dalam perjalanan proses pencalonan tersebut. Artinya, ibarat pil pahit ketika ada target yang meleset dalam pilkada, maka tidak menjadi beban bagi calon yang ditugaskan partai tersebut.

Seperti diketahui, sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, Maskuri sebagai Wakil Ketua DPRD Demak juga merasa galau dan bimbang. Sebab, ketika ditetapkan sebagai cawabup oleh KPUD, maka mau tidak mau harus mengundurkan diri dari DPRD. Karena itu, keputusan MK tersebut menjadi pukulan telak bagi anggota dewan yang mencalonkan diri dalam pilkada, termasuk Maskuri. Karenanya, harus ada jaminan dari partai terkait kelangsungan karir calon dikemudian hari.

Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Abdul Wachid mengatakan, asuransi politik bagi kader partai yang maju dalam pilkada sudah dibicarakan secara intensif untuk direalisasikan. “Sudah jelas, asuransi politik ini memang penting. Sebab, ketika anggota kita ada yang sakit tentu kami semua juga ikut sakit. Ini sudah kita bicarakan diinternal partai. Karena itu, perlu kebijakan khusus untuk asuransi politik ini,” katanya.

Abdul Wachid mengatakan, keputusan MK yang mengharuskan anggota DPRD mengundurkan diri bila menjadi calon dalam pilkada memang telah membuat peta politik berubah. “Kondisi ini tidak hanya dialami di Demak saja. Namun, semua daerah yang menjalankan pilkada serentak menerima konskuensi yang sama. Hanya saja, kita melihat keputusan ini berbau politik juga,”katanya.

Dari 21 kabupaten/kota yang menggelar pilkada, Gerindra menargetkan menang 30 persen. Artinya, harus ada 7 daerah yang menang atau lolos pertarungan pilkada. Apalagi, ada 6 kader Gerindra yang maju dalam pilkada tersebut. Yaitu, Demak, Rembang, Kabupaten Pekalongan, Kendal, Purworejo dan Sragen. “Jadi, semua kader kita yang maju dalam pilkada sudah kita panggil semua. Hasilnya sementara, ada yang nekat tetap maju dan belum bisa menjawab. Sebab, mereka masih ada yang konsultasi dengan keluarga maupun DPP,” tambahnya.

Di Demak sendiri sebelumnya telah klir pasangan Harwanto-Maskuri akan diusung Partai Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat. Artinya, sudah ada 16 kursi sehingga memenuhi persyaratan untuk mengusung calon. “Sebetulnya, Pak Maskuri itu diajukan sebagai Cabup. Namun, kemudian dengan pertimbangan yang matang rela menjadi cawabup,” tambahnya. (hib/fth)