Muhdi: Bangku Kosong Bentuk Kekosongan Hukum

333

KARANGTEMPEL – Persoalan ’bangku kosong’ di beberapa sekolah usai Penerimaan Peserta Didik (PPD) 2015 Kota Semarang, merupakan bentuk kekosongan hukum. Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat dunia pendidikan, yang juga merupakan Rektor Universitas PGRI Semarang (Upgris), Muhdi.

Kepada Jawa Pos Radar Semarang, Muhdi mengatakan setiap aturan yang diterbitkan meski memiliki celah untuk dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pada saat pemerintah menerbitkan peraturan PPD yang bertujuan agar pelaksanaan menjadi tertib, tetap memiliki celah. ”Pada akhirnya kita tidak bisa melacak mana sekolah yang betul-betul kurang siswa dan mana yang tidak, belum lagi dengan sekolah yang pendaftarnya ada mundur. Saya kira ini merupakan kekosongan hukum dari PPD itu sendiri, dan sekolah juga tidak bisa disalahkan,” kata Muhdi, Minggu (12/7).

Akibat kekosongan hukum tersebut, menurut Muhdi, memicu munculnya fakta-fakta yang di luar perhitungan sebelumnya. Setiap sekolah seharusnya juga tidak menerima siswa lagi karena sistem sudah ditutup. ”Hukum kan selalu begitu. Nah, bagaimana kalau sudah diumumkan pada hari yang sama lalu masih ada kursi kosong kosong, atau dibiarkan kosong saja malahan membuka pintu lagi bagi masyarakat yang aktif sehingga ada penerimaan lagi. Kan tidak seperti itu juga,” kata Muhdi.

Meski pembelajaran belum efektif, namun sekolah-sekolah di Kota Semarang kini sudah pada masuk. ”Apa mungkin bangku kosong tersebut dapat diisi oleh siswa yang lain. Contoh lain, di PTN begitu SBMPTN ada yang tidak daftar ulang, dan diisi oleh penerimaan tahap berikutnya, itu saja kemungkinan nanti masih ada yang jebol,” tuturnya.

Muhdi menegaskan, fenomena terdapatnya bangku kosong bukan hanya terjadi di sekolah namun juga di tingkat perguruan tinggi. Terjadinya fenomena tersebut dikarenakan para pendaftar (sekolah dan perguruan tinggi) sudah memilih di tempat lain. ”Kekosongan bangku dan kurang transparannya terjadi kekosongan bangku di sekolah menjadi potensi terdapat unsur jual beli bangku. Saya juga tidak yakin jika banyak sekolah negeri di Kota Semarang yang terjadi kekosongan bangku seperti itu. Kalaupun kemungkinan kecil memang ada,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan bagaimana pengaturan terkait adanya bangku kosong di sekolah hingga kini belum diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal). ”Hal ini akan menjadi masukan untuk komisi D pada PPD 2016 mendatang,” kata Anang. (ewb/zal/ce1)