Perusahaan Belum Ramah ke Difabel

313
Muh Zen Adv. (Radar semarang files)
Muh Zen Adv. (Radar semarang files)

SEMARANG – DPRD Jateng menyayangkan masih banyaknya perusahaan yang belum memberdayakan penyandang difabel. Padahal, sesuai dengan aturan, setiap perusahaan skala besar wajib mempekerjakan penyandang difabel. Kondisi ini semakin diperparah, karena tidak sedikit yang memandang sebelah mata keberadaan kaum difabel.

Sesuai Undang-Undang maupun Peraturan Daerah No 11 tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Jateng, setiap 100 tenaga kerja, satu di antaranya harus ada pekerja penyandang difabel. ”Tapi kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak mempekerjakan kaum difabel. Ini jelas sangat ironis,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv.

Ia menambahkan, ditertibkannya Perda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Jateng sebagai upaya menjamin hak-hak kaum penyandang disabilitas. Tidak hanya di sektor ketenagakerjaan, tapi dalam hal olahraga, seni, dan sektor lainnya. ”Mestinya perusahaan harus ramah dan bisa proporsional untuk kaum difabel. Bagaimanapun juga mereka memiliki hak yang sama,” tambahnya.

Dewan juga menyoroti berbagai fasilitas yang belum pro kaum difabel. Mestinya, pemerintah bisa mempedulikan kaum difabel. Seperti fasilitas umum bus atau jalan khusus untuk mereka. ”Kami mendorong agar ini cepat direalisasikan, karena mereka juga membutuhkan,” tambahnya.

Kepala Disnakertransduk Jateng Wika Bintang tidak menampik jika banyak perusahaan yang belum ramah terhadap keberadaan kaum difabel. Buktinya di PT Batik Keris, Sukoharjo dari jumlah karyawan yang mencapai 1.965 orang ternyata hanya 6 yang difabel. ”Ini kan sudah ada aturannya jelas, jadi kami ingin agar aturan ini dilaksanakan. Meski memang ada sejumlah perusahaan yang sudah menerapkannya,” katanya.

Wika mendesak agar perusahaan mematuhi aturan tersebut. Pihaknya mengaku terus menyosialisasikan ke perusahaan, agar semua mengetahuinya. Untuk jenis pekerjaan, perusahaan harus menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki kaum difabel. ”Penyandang disabilitas harus mendapatkan pekerjaan yang layak, karena sudah diatur dalan undang-undang,” tambahnya. (fth/ric/ce1)