Putusan Dianggap Sesat Pikir

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan mantan narapidana bisa maju dalam bursa pemilihan kepala daerah (pilkada) kental nuansa politis.

Koordinator Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) KP2KKN Jateng, Eko Haryanto mengungkapkan, putusan MK yang telah dikeluarkan sangat tidak progresif dan kental dengan nuansa politis. ”MK itu sesat pikir mengartikan soal hak asasi manusia (HAM) dan melupakan dampak psikologi HAM yang dirampas koruptor. Di situ banyak hak asasi orang banyak yang dirampas,” ujar Eko, Senin (13/7).

Eko juga mengimbau masyarakat bisa menjadi pemilih cerdas dan bisa berpikir lebih jeli untuk menentukan pemimpin ke depannya. Menurutnya, seharusnya MK tidak melihat dengan kacamata yang sempit dan bisa mendukung program pemerintah. Eko menilai sebaliknya putusan MK malah bertentangan dengan semangat dan tujuan pemberantasan korupsi.

”Pasti ini kabar gembira bagi eks napi yang akan maju dalam pilkada. Meski harus mengumumkan statusnya itu secara terbuka tentunya diperlukan pula kecerdasan masyarakat dalam memilih, jangan sampai masyarakat yang permisif dimanfaatkan oleh para koruptor,” ungkapnya.
Hal yang sama diutarakan, Ketua Umum Komunitas Pemerhati Korupsi (Kompak) Kota Semarang, Muhammad Kurnia. Ia menilai MK dalam putusannya justru memberikan ruang gerak para koruptor melakukan korupsi lagi dengan leluasa. ”Apakah ada deal-deal-an dalam keputusan itu masyarakat harus jeli dan cermat. Kalau MK memberi ruang gerak para koruptor untuk memimpin kita mau percaya siapa lagi dengan penegak hukum,” ujarnya.

Kurnia berharap putusan itu bisa diubah kembali. Ia juga mengusulkan putusan dicabut dan diganti. ”Seharusnya diganti setiap koruptor yang sudah terbukti bersalah ijazahnya dicabut dan dirampas oleh negara untuk dimusnahkan dan hak politiknya langsung dicabut. Kami menilai para koruptor yang sudah korupsi menyalahgunakan kecerdasannya untuk menguras keuangan negara,” tandasnya. (jks/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -