59 Narapidana Koruptor Diusulkan Terima Remisi

344

KEDUNGPANE- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kota Semarang mengusulkan sekitar 639 narapidana (napi) untuk mendapatkan remisi khusus atau pengurangan masa tahanan pada Hari Raya Idul Fitri 2015 ini. Jumlah tersebut diketahui dari Lapas Klas I Kedungpane, Semarang sebanyak 395 napi dan Lapas Klas IIA Wanita, Bulu Semarang sekitar 280 napi. Pemberian remisi sendiri akan dilakukan besok di sela salat ied.

Kabid Pembinaan Lapas Klas I Kedungpane, Semarang, Kas Rizal mengatakan, untuk lapas yang dikelola jumlah napi yang diusulkan mendapat remisi sebanyak 395 orang. Meliputi 262 napi kasus pidana umum (pidum), 62 kasus narkoba, 9 kasus teroris, dan napi tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 59 orang,”kata Rizal saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang kemarin.

“Untuk napi kasus pidum, harus ada persetujuan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng. Sedangkan napi kasus tipikor harus ada persetujuan dari Dirjen dan Menteri Hukum dan HAM,” jelasnya.

Kepala Lapas Klas IIA Wanita, Bulu, Suprobowati, mengatakan, ada 280 napi yang diusulkan menerima remisi. Hanya saja, usulan itu akan terseleksi lagi di Kanwil Kemenkum dan HAM. “Pastinya lupa mas, sekitar 280 napi. Untuk tahanan tindak pidana korupsi yang belum bayar denda tidak bisa diajukan remisi. Selain itu kalau tahanan nggak dapat remisi,”ujarnya.

Dia mengatakan, dari total napi yang diusulkan nanti akan diproses di Kanwil Kemenkum dan HAM untuk diseleksi, dan selanjutnya dilaporkan ke Dirjen untuk diseleksi kembali.

Koordinator Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum (APH) Komite Penyelidikan, Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto, mengatakan, tidak seharusnya para napi korupsi mendapat remisi, kecuali koruptor tersebut bersedia membantu penyelesaian kasus korupsi sebagai Justice Collaborator.

“Kalau pelaku korupsi diberi remisi tidak akan menimbulkan efek jera. Sementara kalau dikatakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) tidak juga, karena hanya HAM diri pribadinya yang dirugikan, sementara HAM bagi masyarakat dengan telah mengeruk uang negara juga perlu dipertimbangkan dong,”tandasnya.

Menurut Eko, sikap lemah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap korupsi didasari konsensus dan harmoni antarfaksi politik. Ia menyebutkan, konsensus gelap tersebut membahayakan pemerintahan Republik Indonesia meski memiliki program ekonomi yang bagus sekalipun.
“Pasalnya, semua hasil kerja pemerintahan yang baik pun pasti akan digerogoti koruptor yang lebih leluasa bergerak dengan adanya remisi dan keringanan hukuman bagi mereka. Apalagi korupsi terjadi tidak dilakukan secara individual,” kata Eko.

Ketua Bidang Informasi dan Hukum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jateng, Soeyanto, menyatakan, sangat setuju dengan adanya larangan remisi untuk napi korupsi, teroris, dan narkoba. Menurutnya, ketiga jenis kejahatan tersebut dapat menghancurkan bangsa dan pastilah pelarangan pemberian remisi akan membawa efek jera.

“Jika peraturan dijalankan dengan benar dan kondisi lapas harus diperhatikan untuk lebih manusiawi bagi napi, maka remisi itu tidak dibutuhkan,”kata Soeyanto. (jks/aro)