Ganjar Sebut Kemendagri Lamban

309
Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. (Radar Semarang files)
Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. (Radar Semarang files)

”Belum, belum ada (balasan). Saya rasa Kemendagri lamban.”

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara terang-terangan menyebut bahwa Kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) lamban. Hal ini menyusul belum adanya tanggapan atas surat yang telah dikirimkan terkait persoalan sulitnya pencairan dana hibah.

”Belum, belum ada (balasan). Saya rasa Kemendagri lamban,” ungkapnya saat ditanya awak media terkait kelanjutan nasib penerima hibah ke depannya. Dia mengaku sebelumnya telah melayangkan surat kepada Kemendagri terkait persoalan tersebut. Hal itu disebabkan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan penerima manfaat harus berbadan hukum.

”Pasal 298 ayat 5 huruf d menyebutkan penerima hibah adalah badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Padahal secara sosiologis faktanya pondok pesantren, masjid, kelompok tani tidak bisa. Mungkin dulu pembuat UU sedikit alpa,” bebernya.
Bukannya solusi yang didapat, lanjut Ganjar, Kemendagri berdalih masih membutuhkan waktu karena harus berbicara dahulu dengan kementerian terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM. ”Saya hanya minta supaya surat saya dijawab secepatnya,” imbuhnya.

Terkait permasalahan ini, Ganjar juga mengaku telah melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tetap melakukan pencairan. Namun oleh BPK, tidak diperkenankan karena melanggar Undang-Undang. Disinggung kemungkinan melakukan diskresi sebagaimana diwacanakan oleh sebagian kalangan dewan, ia dengan tegas menolaknya. Menurut dia, diskresi hanya dapat dilakukan jika tidak ada undang-undang. ”Jika saya tetap mencairkan maka saya salah. Oleh karena itu, sementara ini kita postpone (tunda),” terangnya.

Dia sepakat dengan pernyataan kalangan dewan yang meminta agar penyaluran dana hibah atau bantuan sosial (bansos) diumumkan secara transparan. Bila perlu akan dibuka siapa yang memperjuangkan, siapa pengusul, dan siapa penerima. ”Jika saja Mendagri bilang aturan itu berlaku mulai 2016 mendatang, maka hari ini juga saya berani mencairkan,” tandas mantan anggota DPR RI itu. (fai/ric/ce1)