Pilkada Habiskan Dana Rp 23 Miliar

330

DEMAK – Pilkada yang digelar serentak ternyata tetap membutuhkan ongkos yang besar. Buktinya untuk pilkada Demak setidaknya menghabiskan anggaran sebesar Rp 23.078.556.000 (Rp 23 miliar). Rinciannya Rp 16.600.321.000 (Rp 16,6 miliar) untuk kebutuhan KPUD dan Rp 2.987.910.000 (Rp 2,9 miliar) untuk mendukung kegiatan Panwas Demak. Kemudian, untuk biaya pengamanan pilkada yang dilaksanakan Polres Demak sebesar Rp 1.250.000.000 (Rp 1,2 miliar), pengamanan oleh pihak Kodim 0716 Demak senilai Rp 250 juta, untuk Kesbangpolinmas Rp 390.725.000, untuk Satpol PP sebesar Rp 108.900.000, Desk Pilkada Rp 100 juta serta sisanya untuk pengamanan di tingkat kecamatan.

Untuk anggaran Kesbangpolinmas, Satpol PP dan kecamatan diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Dari jumlah total dana pilkada tersebut, Rp 6.137.200.000 (Rp 6,1 mailiar) diantaranya dimasukkan dalam anggaran APBD murni 2015 serta Rp 16.832.456.000 (Rp 16,8 miliar) dianggarkan dalam APBD Perubahan 2015.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Pemkab Demak, Siti Zuarin mengatakan, untuk melaksanakan tahapan pilkada, KPUD setempat sebelumnya telah mengajukan pencairan tahap pertama dan dilanjutkan dengan proses pengajuan pencairan tahap kedua.

Anggaran untuk KPUD yang sudah cair tahapn pertama mencapai Rp 1.173.484.000 (Rp 1,1 miliar) serta pencairan tahap kedua Rp 3.018.316.000 (Rp 3 miliar). Sedangkan, Panwas sudah sekali mencairkan anggaran sebesar Rp 1.920.400.000 (Rp 1,9 miliar).

Siti Zuarin menambahkan, tahapan KPUD terkait dengan penjadwalan untuk calon independen yang pada akhirnya tidak ada calon yang memenuhi syarat, maka dana anggarannya pun tidak terserap. Karena itu, akhir tahun setelah pilkada selesai (31 Desember 2015), dana tersebut sudah harus dikembalikan ke kas daerah. Pendanaan pilkada ini sendiri telah sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 dimana penganggaran tersebut tidak perlu persetujuan DPRD namun hanya sekedar pemberitahuan kepada dewan. “Ini kan perintah langsung dari atas (pemerintah pusat),” katanya didampingi Kabid Pengendalian, Herminingsih. (hib/fth)