Dewan Siap Turun Tangan

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Ali Mansyur HD. (DOK. JAWA POS RADAR SEMARANG)
Ali Mansyur HD. (DOK. JAWA POS RADAR SEMARANG)

”Kalau biayanya sudah sebesar itu (Rp 800 ribu, Red) ya jadi pertanyaan. Jelas tidak boleh, karena nanti justru berpotensi pungli.”
Ali Mansyur HD
Sekretaris Komisi A DPRD Jateng

SEMARANG – Maraknya calo berlabel biro jasa di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang menjadi perhatian semua kalangan. Salah satunya dari para wakil rakyat. DPRD Jateng meminta agar Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengawasi proses pelayanan di Kantor Imigrasi tersebut. Sebab, tarif yang diterapkan oleh biro jasa yang dilegalkan untuk pengurusan paspor sebesar Rp 800 ribu sudah tidak wajar, mengingat tarif normalnya hanya Rp 360 ribu.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansur HD, mengatakan, jika biro jasa sifatnya membantu tidak masalah. Tapi, jika harganya dipatok mahal sampai 100 persen dari harga normal, jelas tidak beres. Harus dijelaskan, untuk apa dana sebesar itu hanya untuk membuat paspor.

”Kalau biayanya sudah sebesar itu (Rp 800 ribu, Red) ya jadi pertanyaan. Jelas tidak boleh, karena nanti justru berpotensi pungli,” katanya kemarin.

Ia selaku DPRD Jateng bakal turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran biaya pembuatan paspor tersebut. Ombudsman atau KPK juga perlu untuk turun dalam mengawasi pelayanan masyarakat tersebut. Jangan sampai petugas Imigrasi menyalahgunakan kewenangan khusus yang sudah diberikan.

”Pelayanan masyarakat itu utama, jangan kemudian yang lewat biro jasa atau calo dinomorsatukan. Semua harus sesuai prosedur dan dilakukan secara fair,” tandasnya.

Politisi Nasdem ini berharap, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang bisa mencontoh pelayanan Samsat Online. Sistem ini dinilai lebih transparan dan bisa menghindarkan dari berbagai pungutan liar dalam pengurusan paspor. Masyarakat bisa mendaftar secara online, meski nanti untuk tahap akhir harus tetap mengurus di Kantor Imigrasi langsung.

”Kalau mau ada biro jasa ya harus distandardisasi biayanya. Sifatnya hanya membantu bukan untuk mencari keuntungan,” tambahnya.
Standardisasi harga dimaksudkan agar seluruh biro jasa itu benar-benar bisa, dan bukan untuk mencari keuntungan apalagi pungutan liar (pungli). Sebab, masyarakat membutuhkan pelayanan yang maksimal, meski dengan berbagai kesibukan tidak semua bisa datang langsung mengurus. ”Jadi, jika sifatnya hanya membantu, itu sah-sah saja, tapi ya jangan jadi pungutan liar,” katanya.

Ia berharap, masyarakat bisa lebih berhati-hati dan jangan sampai tertipu ketika hendak membuat paspor di Kantor Imigrasi. Jika menemukan kejanggalan dewan siap menerima laporan untuk diteruskan ke Ombudsman ataupun pihak terkait lainnya. Sebab, masyarakat semua membutuhkan pelayanan yang sama, dan tidak dibeda-bedakan. ”Kalau pakai sistem online saya kira bagus, bisa mengantisipasi pungutan liar dan jelas lebih mudah dan gampang,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Komunikasi dan Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Muhammad Asrofah, mengakui jika para biro jasa yang berkeliaran di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang telah mendapat izin resmi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum HAM) Jateng.

”Secara administrasi keberadaan mereka (biro jasa) yang ada di kantor kami sudah berbadan hukum dan legal. Namun di luar itu, apabila ada seseorang yang menawarkan jasa pengurusan paspor di kantor kami, sudah dapat dipastikan itu calo,” tandas Muhammad Asrofah kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (24/7).

Menurutnya, orang yang berani menawarkan jasa pengurusan paspor di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang bisa dikatakan calo. Sebab, pihaknya telah melarang semua biro jasa dalam mencari pemohon paspor di sekitar kantornya.

”Jika masih ditemukan dan didapati ada biro jasa yang menawarkan jasa pengurusan paspor di kantor kami, maka kami akan menindak tegas dengan mencabut izin yang sudah diberikan kepada biro jasa tersebut,” tandasnya.

Asrofah mengaku, pihaknya juga telah melakukan langkah-langkah dalam pemberantasan calo di kantornya. Di antaranya, dengan membuat banner imbauan mengenai larangan pengajuan permohonan paspor melalui calo, memasang banner biaya permohonan paspor, alur tata cara pengajuan paspor, dan melakukan sosialisasi.

”Selain itu, kami menyediakan layanan informasi permohonan paspor, menyediakan layanan SMS Gateway, email, website, telepon, Twitter, memberikan arahan langsung di setiap harinya kepada pemohon paspor dan menyediakan dashboard informasi digital baik warga negara asing maupun Indonesia,” bebernya.

Menurut Asrofah, sebenarnya dalam mengurus paspor relatif mudah. Untuk penyelesaian permohonan paspor jika pemohon mengajukan langsung di Kantor Imigrasi waktunya hanya 3 hari setelah melakukan pembayaran di Bank BNI. Sementara untuk pemohon yang mengajukan secara online waktunya juga 3 hari setelah melakukan foto dan wawancara. ”Itu sesuai SOP (standar operasional prosedur) penerbitan DPRI (dokumen perjalanan republik Indonesia) atau paspor,” ujarnya.

Asrofah mengatakan, alur permohonan paspor tidak ada perbedaan antara yang dilakukan secara online maupun langsung atau melalui biro jasa. Dia juga mengimbau kepada seluruh pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. ”Selain itu dilarang keras menerima imbalan apa pun dari pemohon paspor. Untuk biaya permohonan paspor juga sudah diatur berdasarkan PP No 10 Tahun 2015. Cek saja di website-nya,” ucapnya.

Terpisah, Kabid Informasi Komunikasi dan Hukum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jateng, Soeyanto, mengatakan, dengan maraknya calo bermodus biro jasa tersebut, ia menegaskan agar pimpinan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang segera mengambil sikap tegas, bukan malah membiarkannya.

”Saya kecewa dengan adanya para calo pengurusan paspor tersebut, apalagi biayanya cukup mahal. Menurut saya, konsep pelayanan keimigrasian harus dimaksimalkan. Pimpinan Kantor Imigrasi Kelas I harus memecat pegawainya yang kongkalikong dengan para calo (biro jasa) tersebut,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Soeyanto, agar pelayanan dapat maksimal dan terhindar dari para calo, tentunya dengan memperkecil cara pengurusan manual dan memperbanyak pemohon secara online.

”Masyarakat harus dibiasakan mengurus secara online, agar praktik calo dapat dihilangkan. Tapi, jangan cuma jadi rancangan program melainkan programnya harus dilaksanakan dengan benar. Selain itu perlu gencar disosialisasikan pengurusan paspor lewat online, misalnya lewat media cetak, karena banyak warga yang belum tahu. Apalagi mereka yang mengurus paspor untuk tujuan menjadi TKI atau TKW,” ungkapnya. (fth/jks/aro/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -