Tak Semua Kebijakan Libatkan Dewan

374

”Ketika membuat kebijakan tentang kekeringan harus dilibatkan, begitu juga kebijakan terhadap mereka yang punya masalah sosial dilibatkan, apa tidak capek?”
Ganjar Pranowo Gubernur Jateng

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempersilakan kalangan DRPD Jawa Tengah memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta penjelasan terkait pemberlakuan uji coba sekolah lima hari di Jawa Tengah. Hal itu sebagai bentuk tanggapan atas tudingan dewan yang merasa tidak dilibatkan dalam penerbitan Surat Edaran atas kebijakan sekolah lima hari tersebut.

”DPRD itu punya fungsi pengawasan. Gak apa-apa Dinas Pendidikan kita dipanggil saja. Sehingga diketahui keberatannya di mana,” ungkap Ganjar di sela-sela menerima audiensi di ruang kerjanya, Jumat (24/7).

Kendati demikian, Ganjar balik memberi pernyataan bahwa jika DPRD selalu dilibatkan dalam setiap kebijakan dikhawatirkan mereka justru menjadi lembaga eksekutif. Menurutnya, Surat Edaran (SE) No 420/006752/2015 yang berisi pemberlakuan uji coba sekolah lima hari di Jateng tahun ajaran 2015/2016 merupakan sebuah diskresi. Sehingga tidak perlu melibatkan dewan. ”Ketika (misalnya) membuat kebijakan tentang (mengatasi) kekeringan harus dilibatkan, begitu juga kebijakan terhadap mereka yang punya masalah sosial dilibatkan, apa tidak capek?” baliknya bertanya.

Meski begitu, Ganjar mengaku siap jika harus terus dikontrol. Jika kemudian ada yang merasa keberatan, dapat segera memanggil pihak yang bersangkutan. Apalagi, menurut Ganjar, rencana tersebut telah berkali-kali disuarakan melalui media massa. ”Dalam hal ini, temen-temen dewan bisa mendapat penjelasan dengan mengundang dinas pendidikan,” terang mantan anggota DPR RI itu.

Ganjar menambahkan, dalam SE tersebut pihaknya juga hanya meminta kepada sekolah yang benar-benar siap untuk menjalankan kebijakan tersebut. Sementara bagi yang belum siap diperbolehkan untuk menunda terlebih dahulu. ”Ini biasa saja, tidak wajib. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang bikin rame,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin menyatakan telah melakukan koordinasi terkait rencana pemberlakuan kebijakan sekolah lima hari. Pihaknya juga telah menentukan beberapa sekolah yang menjadi piloting project. ”Jumlahnya saya tidak hafal. Yang pasti lebih dari dua,” ungkapnya.

Bunyamin menambahkan, mengenai konsep telah dimatangkan. Bahkan jadwalnya sudah disiapkan. Mengenai tenaga pengajar, menurutnya, tidak ada masalah karena semuanya adalah pegawai negeri sipil (PNS). ”Insya Allah bisa. Memang untuk mengajari anak didik untuk memiliki daya juang harus dilatih agar terbiasa. Seperti halnya wartawan yang tidak punya jam kerja,” tukasnya.

Sebelumnya, kalangan DPRD Jateng mengaku merasa tidak dianggap keberadaannya sebagai mitra oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Penyebabnya, Gubernur secara sepihak mengeluarkan SE No 420/006752/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Jateng tanpa melibatkan dewan. Padahal, di dalamnya berisi pemberlakuan uji coba sekolah lima hari di Jateng tahun ajaran 2015/2016.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Joko Purnomo sangat menyayangkan diterbitkannya SE Gubernur secara sepihak. Sebab selama ini pemprov tidak pernah membahas masalah itu dengan Komisi E yang membidangi masalah pendidikan. ”Kalau gubernur menganggap DPRD mitra, mestinya jangan mengeluarkan SE sepihak. Tapi justru kami tidak dilibatkan,” katanya. (fai/zal/ce1)