Guru Madrasah Dua Bulan Tak Gajian

353
Radar Semarang files
Radar Semarang files

”Gara-gara tidak cair kepala sekolah kerepotan untuk operasional. Di Grobogan, Kepala Sekolah harus menjual sapi dan motor untuk menutupnya,”
Muh Zen Adv, Anggota Komisi E DPRD Jateng

SEMARANG – DPRD Jateng menyayangkan belum turunnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah triwulan kedua. Bahkan sampai Juli ini masih belum ada kejelasan, dan Kemenag takut untuk mencairkan anggaran tersebut. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar di sekolah madrasah mulai Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai Madrasah Aliyah (MA) terganggu. Tidak sedikit kepala sekolah harus berutang untuk operasional sekolah.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv mengatakan, belum cairnya dana BOS karena ada perubahan aturan. Bahkan, untuk triwulan pertama Kemenag baru mencairkan pada Mei lalu. Yang aneh, sekolah di bawah Dinas Pendidikan bisa lebih mudah cair dibandingkan dengan madrasah yang ada di naungan Kemenag. ”Gara-gara tidak cair kepala sekolah kerepotan untuk operasional. Di Grobogan, Kepala Sekolah harus menjual sapi dan motor untuk menutupnya,” katanya, kemarin.

Politisi PKB ini menambahkan, keterlambatan pencairan dana BOS karena adanya perubahan dari akun 57 menjadi 52. Agar dana bisa cair, madrasah harus membuat rencana kegiatan anggaran kemudian di supervisi dan evaluasi oleh PPK. Sedangkan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan pencairan dana masih menggunakan akun 57 di mana LPj dibuat setelah terlaksana. ”Perubahan ini jelas membuat madrasah kerepotan, apalagi dana BOS sangat dibutuhkan untuk operasional sekolah. Mestinya kalau aturan baru semua, jangan hanya madrasah saja,” imbuhnya.

Dampak kebijakan ini membuat kegiatan belajar mengajar di madrasah terganggu dan sekolah terancam tutup. Sebab, sejumlah guru sudah dua bulan tidak gajian. Sedangkan sekolah tidak diperbolehkan untuk menarik iuran dari orang tua siswa. ”Harusnya Kemenag bisa bergerak berani dengan mencairkan dana itu. Toh nyatanya dana sudah ada,” tambah anggota Komisi E DPRD Jateng, Rusdiyanto.

Dewan menilai kebijakan ini sangat merugikan madrasah di Jateng. Mestinya aturan dibuat harus bisa membuat lebih baik, bukan justru membuat sekolah madrasah kelimpungan. Apalagi, ini menyangkut masa depan dunia pendidikan di Jateng. ”Kebijakan ini mestinya dievaluasi, karena dampaknya kelihatan dan membuat kegiatan kegiatan belajar mengajar di sekolah madrasah terganggu,” tambahnya. (fth/ric/ce1)