Uang Pengganti Koruptor Nyantol Rp 26,11 Miliar

372

PLEBURAN – Untuk memaksimalkan pengembalian uang pengganti (UP) kerugian negara yang dilakukan para koruptor, sebanyak 16 Kejaksaan Negeri (Kejari) di Jateng melakukan gugatan ke sejumlah terpidana kasus tindak pidana korupsi. Ke-16 Kejari tersebut adalah Kejari Semarang, Ambarawa, Kendal, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Blora, Rembang, Kudus, Brebes, Pemalang, Batang, Magelang, Purwokerto, Banyumas, dan Banjarnegara.

”Ada 98 perkara korupsi dengan sisa tunggakan UP kerugian negara sebesar 26,11 miliar lebih dan USD 5.500,” kata Kepala Kejati Jateng, Hartadi, melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), DR Mia Amiati kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (27/7).

Mia membeberkan, pengembalian UP telah diatur sesuai dengan ketentuan eksekusi atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 (UU tindak pidana korupsi sebelum direvisi). ”Dari hasil penagihan per Januari-Juni 2015, baru sebesar Rp 81.643.457. Kejari Semarang sendiri memiliki tunggakan tertinggi dengan 13 perkara sebesar Rp 19,3 miliar dan USD 5.500,” jelasnya.

Adapun tunggakan UP sebesar Rp 26,11 miliar tersebut, lanjut Mia, terjadi di 30 kejari di Jateng. Namun dari jumlah itu, baru 16 kejari yang telah mengajukan gugatan. Hal itu, menurut Mia, sudah sesuai tugas pokok kejaksaan di bidang datun, yakni penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan, pelayanan, dan tindakan hukum lain.

Kepala Kejari Semarang, DR Asep N Mulyana mengatakan, uang pengganti tersebut tidak hanya dari kasus yang ditangani pada 2014. Ketentuan pengembalian uang pengganti diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang pengembalian kerugian negara.

”Jelas disebutkan, setiap terpidana korupsi yang diputus membayar uang pengganti harus membayarnya. Ada 13 perkara tipikor dengan jumlah UP seluruhnya Rp 19,3 miliar. Dari jumlah itu, kami baru bisa menagih atau mengembalikan Rp 6,5 miliar,” bebernya.

Asep menyebutkan, dari 13 perkara tersebut, ada 13 terpidana yang menjalani hukuman, yang sebagian melarikan diri dan buron. ”Yang menjadi kendala adalah buron, jadi sulit untuk menagih uang pengganti,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Asep, masih banyak mantan terpidana yang pindah tempat tinggal, sehingga menjadi hambatan dalam eksekusi UP kerugian negara. ”Ada juga terpidana sudah tidak mempunyai harta, sehingga tidak mampu mengembalikan,” ucapnya.

Asep mengaku, pihaknya telah mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Namun baru satu perkara yang telah dilimpahkan dari Pidsus ke Datun untuk dilakukan gugatan secara perdata. ”Perkara tersebut mempunyai tunggakan uang pengganti sebesar Rp 400 juta. Selanjutnya, akan kami proses dan ajukan gugatan ke pengadilan,” katanya. (jks/aro/ce1)