Paspor Rp 800 Ribu Tak Wajar

414

”Mengenai tarif yang dipatok biro jasa kok bisa berlipat segitu, saya tidak tahu. Apalagi mencapai 150 persen. Itu jelas tidak boleh. Seharusnya yang wajar saja. Kalau ada biro jasa ilegal, kami tidak merestui.”
Rustarto
Kadiv Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng

SEMARANG – Biaya yang dipatok biro jasa pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang mencapai Rp 800 ribu dinilai tidak wajar. Apalagi tarif normalnya hanya Rp 360 ribu. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sendiri meminya pihak Kantor Imigrasi melakukan pengawasan terhadap sepak terjang para biro jasa yang praktiknya sudah mirip calo tersebut.

”Biro jasa di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang itu sudah berjalan lama, Mas. Tapi, kami hanya memproses secara benar dan legal bagi biro jasa yang memenuhi persyaratan. Kalau ditemukan tidak memiliki berkas lengkap seperti bironya tidak mengenakan ID Card, itu di luar kemampuan pengawasan kami,” ungkap Kadiv Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng, Rustarto, saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang di kantornya, Senin (27/7).

Rustarto menegaskan, biro jasa yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang sudah legal dan memiliki izin dari kantornya. Pihaknya juga mengaku hanya memberi izin operasi kepada biro-biro jasa tersebut. Sedangkan untuk pengawasan di bawah komando Kantor Imigrasi setempat.

”Kegiatan itu (biro-biro) sudah lama. Saya tinggal meneruskan program yang ada di sini (Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng), tentunya sesuai aturan yang ada. Posisi kami juga hanya memberikan izin operasi kepada biro-biro tersebut. Kami juga telah menyurvei langsung kantor-kantor biro tersebut. Dari beberapa biro jasa yang ada, beberapa di antaranya juga sudah melakukan perpanjangan waktu karena habis masa izinnya,” katanya.

Mengenai tarif yang dipatok biro jasa mencapai Rp 800 ribu, Rustarto mengaku tidak tahu. Namun ia menyatakan tidak boleh menarik biaya mencapai 150 persen dari harga sebenarnya Rp 360 ribu. ”Mengenai tarif yang dipatok biro jasa kok bisa berlipat segitu, saya tidak tahu. Apalagi mencapai 150 persen. Itu jelas tidak boleh. Seharusnya yang wajar saja. Kalau ada biro jasa ilegal, kami tidak merestui. Bagaimanapun seharusnya sifatnya biro jasa itu membantu orang-orang yang terlalu sibuk. Selain itu, konsumen juga bisa mengurus sendiri melalui internet secara online,” ujarnya.

Pengurusan legalitas biro jasa tersebut, lanjut Rustarto, dengan cara pengecekan kantor biro jasa agar alamatnya valid dan rekomendasi dari Kanim (Kantor Imigrasi) setempat. ”Selain itu, biro jasanya harus memiliki SIP (surat izin praktik), ada izin dari Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker, dan pastinya harus menyesuaikan ketentuan Disnaker,” bebernya.

Untuk jumlah biro jasa paspor yang sudah dilegalkan, Rustarto mengaku tidak mengetahui detailnya. Ia hanya menyebutkan, untuk masa berlaku izin setiap biro jasa mulai 6 bulan-1 tahun setelah itu bisa diperpanjang lagi. ”Jumlah detailnya kurang paham, Mas, tapi ada beberapa berkasnya yang sudah saya tanda tangani izin operasinya, tapi saya gak hitung jumlahnya. Yang legal memang ada, tapi kalau ada yang ilegal di sana (Kantor Imigrasi Kelas I), kami tidak bisa menolelir. Nanti kalau ditemukan kita tegur pimpinannya,” tegasnya.

Selain itu, Rustarto menyebutkan, setiap biro jasa, pihaknya tidak memberikan patokan tarif pengurusan paspor. Namun anjurannya harus mengikuti ketentuan yang sudah ada, dan tidak memberatkan pemohon paspor. Pihaknya akan memberi tindakan tegas bagi pengawai Kantor Imigrasi Kelas I Semarang yang ikut ngobyek, termasuk biro jasa yang kedapatan tidak memiliki syarat lengkap namun nekat beroperasi.

”Aturan sudah ada dan wajib diterapkan. Hanya saja biro jasa itu mengikuti atau tidak seharusnya yang di lapangan ini bekerja maksimal. Apalagi SOP-nya (standar operasional prosedur) juga ada. Kalau ada pegawai ikut ngobyek, kami akan berikan tindakan disiplin, tapi tergantung beban kesalahan, bisa saja dipecat atau dipindahtugaskan,” ungkapnya.

Menurut Rustarto, biro jasa di Kantor Imigrasi itu diperuntukkan bagi orang-orang penting yang sibuk atau corporate, perusahaan, dan travel biro. ”Jadi, sebenarnya hanya untuk orang-orang penting dan sibuk yang malas antre dan sebagainya, bukan untuk semua pemohon paspor, apalagi sampai mangkal dan menawari di lingkungan Kantor Imigrasi,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPD Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Jateng, Theodorus Yosep Parera, mengatakan, jika ada pemohon paspor yang merasa ditipu dan keberatan atas tarif yang dipatok calo berlabel biro saja, maka hal itu bisa masuk ranah pidana.

”Bironya bisa dipidanakan apabila ada pengaduan atau korban (konsumen) yang merasa ditipu. Apabila tidak ada (pengaduan), berarti praktik itu tidak masalah, karena Kantor Imigrasi itu tempat umum, siapa saja boleh berkeliaran di sana,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Yosep, oknum pegawai Kantor Imigrasi juga bisa kena pidana apabila memeras biro jasa dengan biaya tinggi (Pasal 12 Undang-Undang Tipikor) atau terbukti menerima uang dari biro jasa, dan setelah 30 hari tidak melaporkannya ke KPK (pasal 13 UU Tipikor). ”Itu kalau oknum pegawai Kantor Imigrasi dilaporkan oleh biro jasanya atau masyarakat yang mengetahui kejadian itu,” katanya.

Menurut Yosep, apabila tidak ada pengaduan, maka tidak bisa dimasukkan dalam ranah pidana. ”Dasar hukumnya ada dalam KUHP, tindakan ada kecuali atas pengaduan korban yang merasa ditipu sesuai pasal 378 KUHP,” tandasnya.

Seperti diberitakan Jawa Pos Radar Semarang sebelumnya, biro jasa atau calo pengurusan paspor marak di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Meski di pintu masuk Kantor Imigrasi di kawasan Krapyak ini sudah terang-terangan dipasang peringatan untuk menghindari para calo, sekaligus dipasang pengumuman besar-besar tata cara pengurusan paspor secara resmi, namun para calo tersebut tak ada ketakutan sedikit pun dalam menjalankan aksinya. Mereka menawarkan jasanya secara terang-terangan kepada pemohon paspor yang datang.

Seorang calo yang akrab dipanggil Jabrik mengatakan, pengurusan paspor melalui dirinya cukup membawa KTP atau kartu mahasiswa, kartu keluarga (KK), serta akta kelahiran atau ijazah. ”Ngurus sendiri biayanya Rp 360 ribu lamanya 1 minggu lebih, Mas. Kalau lewat biro Rp 800 ribu, sekarang foto, besok sudah jadi. Bayarnya nanti di Bank BNI, kalau gak buru-buru bagusnya ngurus sendiri. Kalau buru-buru lewat biro aja, Mas,” tawarnya.

Hal senada diungkapkan Dedi, biro jasa paspor lainnya. Untuk mengurus paspor melalui dirinya juga cukup melampirkan syarat KTP, KK dan akta kelahiran atau ijazah. ”Biaya mengurus sendiri Rp 360 ribuan, jadi sekitar satu minggu. Lewat biro Rp 800 ribu, paling lama 2 hari sudah jadi. Masa aktif paspor sama, 5 tahun,” kata Dedi.

Calo yang akrab disapa Tri Paspor juga mengatakan serupa. Pengurusan paspor melalui dirinya cukup membawa KTP atau kartu mahasiswa, KK, akta lahir atau ijazah. ”Biro umrah juga sering menguruskan ke saya. Kalau lewat biro bisa lebih cepat,” promosinya.

Pria yang mengaku sudah 7 tahun menjadi biro jasa tersebut mengatakan, di hari biasa pembuatan paspor dibatasi hanya 200 pemohon. Dia bisa mendapat belasan pemohon. Bahkan saat jelang Lebaran lalu, ia mengaku bisa mendapat 50-an pemohon, karena banyak yang ingin bepergian ke luar negeri. ”Kalau lewat biro memang sedikit mahal, Rp 800 ribu, tapi lebih cepat. Sekarang foto, besok udah jadi,” kata Tri.

Kasi Komunikasi dan Informasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, Muhammad Asrofah membantah maraknya calo yang mengatasnamakan biro jasa pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Menurutnya, biro tersebut adalah resmi, karena ada izin dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jateng.

Ia juga menyebutkan, para biro tersebut selalu mengenakan kartu pengenal yang dikenakan di dada. ”Kita juga survei kantornya, lakukan survei persyaratan di lapangan dan dilakukan administrasi juga. Mereka sudah legal dan resmi. Kebanyakan yang mengurus ke biro tersebut karena pemohon tidak punya waktu. Tidak ada kerja sama dengan pegawai. Bahkan kalau ada pegawai yang ketahuan ’ngobyek’ akan dikenai sanksi berat,” ungkapnya.

Asrofah menegaskan, kalau ada biro jasa yang bermasalah pihaknya memberikan sanksi pencabutan izin. Ia juga membantah akan adanya budaya bagi-bagi antara oknum petugas dengan para calo tersebut. ”Kalau sembunyi-sembunyi kita tidak tahu. Sepengetahuan kita, tidak ada bagi-bagi antara oknum pimpinan dengan biro. Kalau ada yang komplain, baru akan dicabut izin bironya,” tandasnya. (jks/aro/ce1)