Bisa Memilih, Dilarang Kampanye

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mengingatkan kepada jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Tengah untuk bersikap netral dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Baik pada saat dimulainya pendaftaran hingga waktu pemilihan.

”Yang penting netral secara kelembagaan. Kalau individual, silakan memilih tapi tidak boleh kampanye,” ungkap Ganjar saat ditanya awak media di sela-sela kegiatan rutinnya, kemarin. Ganjar menegaskan, keharusan bersikap netral itu bertujuan agar para PNS terhindar dari ancaman sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku. Yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). ”Dalam undang-undang tersebut, PNS yang terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat,” imbuhnya.

Pernyataan Ganjar sesuai dengan ungkapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang sebelumnya menyatakan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pilkada, Jumat (24/7). Menurutnya, SE bernomor B/2355/M.PANRB/07/2015 itu merupakan penegasan dari UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 23/2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

”Isi dari surat edaran tersebut adalah melarang seluruh pegawai negeri sipil terlibat dalam kegiatan kampanye, baik menjadi anggota ataupun terlibat di dalamnya. Dalam hal ini, para ASN tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Selain itu juga tidak diperbolehkan mengganggu jalannya kampanye calon pimpinan daerah,” terangnya.

Atas hal tersebut, Yuddy mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengajak para PNS untuk terlibat langsung dalam proses pilkada. Sebab, jika ada indikasi keterlibatan mereka, maka yang bersangkutan terancam mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. ”Tentu kami akan memberikan hukuman yang proporsional,” imbuhnya. (fai/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -