Penghapusan KPR Inden Hambat Pendanaan

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

BERGAIRAH: Penjualan rumah saat ini cukup bagus. Pameran REI yang saat ini berlangsung di Mal Paragon, diharapkan membantu mendongkrak penjualan. (Adityo Dwi/Radar Semarang)
BERGAIRAH: Penjualan rumah saat ini cukup bagus. Pameran REI yang saat ini berlangsung di Mal Paragon, diharapkan membantu mendongkrak penjualan. (Adityo Dwi/Radar Semarang)

SEMARANG – Penghapusan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Inden oleh pemerintah dikhawatirkan berpotensi menghambat pendanaan pembangunan perumahan.

Ketua Bidang Promosi dan Publikasi DPD REI Jateng Dibya K Hidayat disela pembukaan REI Expo ke-6 di Mal Paragon, kemarin (29/7) mengatakan, kebijakan tersebut, akan mempengaruhi cashflow para developer.

Ia menjelaskan, penghapusan KPR inden sendiri artinya para konsumen baru akan mulai melakukan pembayaran kredit setelah bangunan rumah jadi 100 persen dan diserahkan kepada calon pembeli. “Biasanya kan akad jual beli bisa dilakukan sebelum rumah 100 persen jadi. Nah, dengan kebijakan baru, rumah harus 100 persen jadi dahulu, baru ada akad,” tandasnya.

Dengan demikian, ucap Dibya, pengembang tidak dapat mendanai pembangunan rumah dengan mengandalkan pembayaran dari konsumen. Sehingga harus mencari sumber dana yang lain, salah satunya dengan pendanaan dari perbankan. “Hal ini dikhawatirkan mengganggu pendanaan para pengembang. Rekan-rekan harus benar-benar kuat permodalan, menghitung ulang, cukup tidak sampai 100 persen jadi dulu, baru dijual. Sehingga bisa jadi volume rumah yang dibangun pun berkurang,” lanjutnya.

Selain itu, lanjutnya, hal ini akan dapat menurunkan pajak yang dibayarkan. “Biasanya setelah akad jual beli, pengembang dapat uang, langsung bayar pajak. Dengan adanya kebijakan ini berarti kita menunggu hingga rumah 100 persen jadi dulu,” tambah Dibya.

Ia menambahkan, pihaknya tidak mengetahui alasan pasti yang menjadi pertimbangan Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Menurutnya, selama ini kebijakan KPR inden di Jateng berjalan dengan baik dan tidak merugikan konsumen. “Kalau memang kebijakan tentang penghapusan KPR inden ini perlu dilakukan seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu sehingga pengembang bisa mengetahui alasan yang sebenarnya,” ujarnya. (dna/smu)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -