Perlu Monitoring Kegiatan SKPD

350

DEMAK – Meski sudah dianggarkan pada APBD 2014, namun masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan beberapa dinas terkait yang tidak terealisaasi. Kalaupun terealisasi, dinilai masih jauh dari anggaran yang ditetapkan APBD tersebut.

Demikian mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Demak di gedung dewan, kemarin. Kegiatan di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) misalnya, tercatat pembangunan rehab gedung UPTD Dikpora Kecamatan Gajah anggaran sebesar Rp 200 juta tidak terealisasi.

Demikian pula, pelatihan kompetensi tenaga pendidik sebesar Rp 30 juta juga tidak terealisasi. Sedangkan, di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi (DPUPPE), beberapa proyek yang tidak terealisasi antara lain pembangunan talud dan pengurukan bantaran sungai Tuntang Lama menuju pelabuhan Morodemak dengan anggaran Rp 400 juta.

Kemudian, pembangunan instalasi pengolahan air laut menjadi air tawar di Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung yang dianggarakan Rp 800 juta juga tidak terealisasi. Selain itu, anggaran monitoring dan pelaporan PPIP senilai Rp 200 juta hanya terealisasi sebesar Rp 95 juta. Sedangkan, di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), anggaran senilai Rp 30 juta untuk pennyaluran beras paceklik bagi nelayan juga tidak terealisasi.

Sementara itu, kegiatan dibawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) yang tidak maksimal realisasinya antara lain anggaran untuk fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya dengan anggaran Rp 645 juta hanya terealisasi Rp 191 juta. Selain itu, pembangunan Pasar Mranggen senilai Rp 15,3 miliar hanya terealisasi Rp 5,2 miliar.

Ketua DPRD Demak, Nurul Muttaqin mengungkapkan, penyerapan anggaran kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih dibawah ketetapan APBD dapat dilakukan monitoring serta evaluasi secara periodik. Dengan demikian, serapan anggaran yang rendah tersebut dapat diantisipasi dan dananya bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas demi kesejahteraan masyarakat. “Karena itu, perlu ada evaluasi pencapaian kinerja tersebut,” jelasnya. (hib/ric)