Calon PNS Didesak Segera Mengundurkan Diri

371

PEKALONGAN-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan mendesak dua calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan yang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk segera mengundurkan diri. Adalah calon Wali Kota, Dwi Heri Wibowo yang masih menjadi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkot Pekalongan dan calon Wakil Wali Kota, Nur Chasanah menjadi Kabid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kota Pekalongan.

Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandy, menyaatakan akan menghentikan fasilitas seorang PNS yang telah mendaftar atau mencalonkan diri dalam Pilkada 2015. Pasalnya dalam undang-undang, PNS tidak diperbolehkan maju dalam Pilkada.‎ Sehingga ketika ada PNS yang mendaftarkan diri, harus siap tidak menerima fasilitas negara.

Komisioner Divisi Hukum dan Pencalonan KPU Kota Pekalongan, Taufiqqurohman mengatakan bahwa setiap calon yang sudah mendaftarkan diri tidak bisa mengundurkan diri. Termasuk mereka yang masih berstatus PNS. “Tiga pasangan yang sudah ditetapkan calon pada 24 Agustus tidak boleh mundur. Kecuali sangat mendesak, misalnya cacat atau meninggal dunia,” kata dia.

Jika calon tersebut sengaja mengundurkan diri, kata dia, ‎KPU akan memberikan sanksi berupa denda. Hal tersebut berkaitan, dengan belum mundurnya calon PNS sampai sekarang, dengan indikasi masih setia dengan jabatannya. “Aturannya kalau tidak salah, dendanya bisa mencapai Rp 25 miliar, bila mundur. Jadi calon harus tetap maju, yang PNS harus segera mengundurkan diri dari statusnya sebagai PNS,” ujar dia.

Meskipun begitu, kata dia, para calon dari unsur PNS itu dapat melengkapi surat pengunduran dirinya dua bulan setelah penetapan calon dari KPU pada 24 Agustus 2015. “Tapi saya sudah meminta untuk segera mengurus pengunduran diri atau pensiun dini dari PNS,” katanya.

Dengan tujuan, agar calon bisa lebih leluasa‎ melakukan kampanye. Beda ketika masih menyandang status pegawai negeri, masih terikat aturan. “Makanya, saya minta untuk segera diurus pengunduran diri secepatnya dari statusnya sebagai PNS,” ujar dia.

Plt Wali Kota Pekalongan, Dwi Arie Putranto saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa Dwi Heri telah membuat surat pengunduran diri sebagai PNS per 1 September 2015. Sehingga dapat dipastikan, pada 1 September 2015, resmi bukan PNS lagi.

“‎Kalau sudah mengundurkan diri, tentu saja tidak menerima gaji. Ya berarti gajinya terakhir bulan ini (Agustus, red). Selain itu, tidak bisa menggunakan fasilitas negara,” kata dia. Namun terkait Nur Chasansah, Dwi Arie masih belum bisa menjawab kepastian pengunduran dirinya. (han/ida)