Hukum Belum Tertata Picu Korupsi

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

TEMBALANG – Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menjadi tugas bersama segenap komponen bangsa, baik jajaran Aparat Penegak Hukum, Aparat Pengawasan Internal maupun Eksternal Pemerintah serta segenap lapisan masyarakat.

Dengan demikian diharapkan terjadi perubahan secara menyeluruh atas perilaku koruptif yang dapat merongrong kewibawaan pemerintah, menghambat pembangunan dan menyengsarakan masyarakat.

Hal itu dikatakan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Widyo Pramono saat memberikan pencerahan di bidang hukum tentang tindak pidana korupsi untuk para pejabat Universitas Diponegoro (Undip).

”Terjadinya tindak pidana korupsi tidak lepas dari faktor yang stimulusnya dan adanya peluang yang muncul dari dampak struktur hukum dan budaya hukum yang belum tertata dengan baik. Sehingga sadar atau tidak, justru kedua elemen ini sendiri yang telah membudayakan terjadinya tindak pidana korupsi,” ujarnya, Jumat (21/8).

Lahirnya UU Administrasi Pemerintah, menurut Widyo merupakan langkah maju melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Aparatur Pemerintah. Namun terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), maka proses pemeriksaan dan persidangannya tidak ditentukan oleh putusan PTUN yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan.

”Mengingat UU PTPK masuk dalam ranah Hukum Pidana dan UU AP dalam lingkup Hukum Administrasi Negara. Untuk itu Jampidsus mengajak semua agar penanggulangan tindak pidana korupsi bukan semata-mata tugas institusi penegak hukum dan lembaga atau badan terkait. Tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, sehingga dapat diharapkaan ke depannya Indonesia tidak lagi bercokol di kelompok negara terkorup,” ungkapnya.

Sementara itu Rektor Undip, Yos Johan Utama sangat mengapresiasi kedatangan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) di Undip. Karena dengan status barunya sebagai PTN BH yang mempunyai keleluasaan baik di bidang akademik dan keuangan agar tidak dimaknai salah oleh para pengambil kebijakan di masing-masing fakultas yang ada.

”Karena semua tentunya tetap ada koridor hukum yang harus ditaati. Dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan sekaligus pemahaman yang jelas bagi para pengambil kebijakan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tutur Yos. (ewb/zal/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -