Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah diminta untuk segera memperkuat dokumen legal formal terkait lahan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jateng seluas 237 hektare yang disengketakan. Hal itu untuk memperkuat dalam upaya hukum banding melawan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU).

”Tanpa kekuatan dokumen formal, upaya pemprov untuk banding tetap akan kalah. Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan PN (Pengadilan Negeri),” ungkap anggota Komisi A DPRD Jateng, Bambang Joyo Supeno.

Bambang menjelaskan, perkara perdata menitikberatkan pada kebenaran formal yang mendasarkan pada dokumen yang mempunyai kekuatan pembuktian. ”Oleh karenanya, dokumen tersebut wajib disertakan jika tidak ingin kalah untuk kedua kalinya,” imbuh pria yang juga menjadi dosen Fakultas Hukum Untag Semarang itu.

Selain banding, lanjut Bambang, pemprov sebenarnya masih dapat melakukan upaya perdamaian. Yaitu selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkrah). Dalam hal ini, pemprov tidak perlu malu untuk bicara dengan PT IPU. ”Intinya cari solusi yang terbaik agar masyarakat juga tidak dirugikan,” terangnya.

Terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati putusan Majelis Hakim PN Semarang yang memenangkan PT IPU terkait sengketa lahan PRPP Jateng. Kendati demikian, untuk mempertahankan lahan 237 hektare itu pihaknya akan mengajukan banding.

”Sebagai gubernur, saya ingin memberikan kepastian lokasi itu milik siapa. Pada 1987 pemprov memberikan kuasa untuk menguruskan sertifikat, tapi sejak 1988 tidak pernah kembali. Oleh karenanya, kami sepakat untuk mengajukan upaya hukum banding,” ujarnya.

Ganjar mengaku masih merasa terkejut saat mendengar putusan tersebut. Pasalnya, selama mengikuti proses persidangan banyak saksi yang diajukan tidak didengar. Hal ini yang dirasa masih mengganjal dan menjadi catatan. ”Belum lagi hal-hal yang sifatnya administrasi seharusnya diputuskan di ranah PTUN. Pokoknya kita akan terus kawal sampai putusan berakhir,” tandasnya. (fai/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -