Paslon Gugur Bisa Ajukan Sengketa

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Empat pasangan calon kepala daerah yang dinyatakan tidak lolos KPUD bisa menyampaikan keberatan berupa sengketa ke Bawaslu setempat. Keberatan ini diatur jelas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo mengatakan, sesuai pasal 4 Perbawaslu Nomor 8 tahun 2015 pemohon sengketa terhadap keputusan KPU adalah pasangan calon atau partai politik/ gabungan partai politik pengusung calon bupati maupun wali kota. Pengajuan ini dilakukan paling lambat 3 hari sejak objek sengketa (keputusan KPU) diketahui atau sejak keputusan KPU kabupaten/kota ditetapkan. ”Paslon atau partai pengusung dapat menguji produk KPU kabupaten/kota yang berupa keputusan KPU melalui sengketa di pengawas pemilu kabupaten/kota”, katanya, kemarin.

Seperti diketahui ada 4 bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. Yakni dari Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan. ”Kalau mereka merasa tidak puas silakan ajukan keberatan, itu ada aturannya,” tambahnya.

Setelah pasangan calon ditetapkan dan pengundian nomor urut dilakukan, Bawaslu Jateng langsung mengumpulkan semua pasangan calon, tim kampanye, Kapolres, Panwaslu dari 21 kabupaten/ kota di Hotel Semesta Semarang Rabu (26/8) hari ini. ”Kegiatan ini sekaligus penandatanganan deklarasi pemilihan bupati dan wali kota berintegritas dan berkualitas. Ini bagian ikhtiar Bawaslu untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran oleh para pemangku kepentingan pemilihan bupati dan wali kota di Jawa Tengah,” tandas Teguh.

Teguh menambahkan, nanti bakal dijelaskan aturan main setelah bakal calon ditetapkan menjadi calon bupati dan wali kota. Mulai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan mereka beserta tim kampanyenya. ”Metode kampanye dan bahan kampanye yang akan difasilitasi KPU maupun yang boleh dilaksanakan para calon maupun tim kampanyenya akan dibeberkan. Karena jika ada yang melakukan pelanggaran aturan kampanye masing-masing calon bisa didiskualifikasi,” tambahnya. (fth/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -