4 Daerah Tolak Lima Hari Sekolah

Beralasan Tidak Siap

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

6f25f-tutwurihandayani

SEMARANG – Empat kabupaten/kota di Jawa Tengah menolak menerapkan kebijakan Gubernur Ganjar Pranowo terkait lima hari sekolah. Daerah itu berdalih belum siap, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) hingga tidak siapnya siswa dan orang tua siswa. Padahal Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 420/006752/2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Jateng ini sudah berlangsung mulai ajaran tahun ini.

Empat daerah yang secara tertulis menolak kebijakan itu adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Temanggung, serta Kota Pekalongan dan Kota Solo.

Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Nurhadi Amiyanto, mengatakan, empat daerah tersebut sudah mengirimkan surat tertulis kalau tidak siap menerapkan kebijakan lima hari sekolah. Pihaknya menegaskan, jika kebijakan itu masih bersifat uji coba dan tidak semua sekolah diberlakukan sama.

”Itu sifatnya uji coba untuk ajaran tahun ini, bukan harga mati. Kebijakan ini dilakukan demi kemajuan pendidikan di Jateng,” katanya dalam diskusi publik bertema ”Menimbang Kebijakan Lima Hari Sekolah” yang digelar di ruang Fraksi PKB DPRD Jateng, kemarin.

Nurhadi menambahkan, dari uji coba yang dilakukan nanti bakal dilakukan evaluasi secara bertahap. Kebijakan Gubernur Jateng itu bagaimana efek di lapangan, apakah lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Sebab, gubernur mengambil kebijakan ini untuk jangka panjang dan demi memperbaiki kualitas dan mencerdaskan generasi muda di Jateng.

”Nanti kami lakukan evaluasi setelah kebijakan ini berlangsung. Jika memang dirasa tidak banyak manfaatnya ya disetop,” ujarnya.

Pernyataan serupa juga diungkapkan Nurhadi saat ditemui usai Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Jateng di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Rabu (26/8). Dikatakan, pihaknya memberikan kebebasan kepada setiap kabupaten/kota untuk melaksanakan lima hari sekolah. Karena kebijakan Gubernur Ganjar ini masih dalam tahap uji coba. ”Secara tertulis hanya empat daerah itu yang menolak pelaksanaan lima hari sekolah. Yang lain belum,” tegas Nurhadi.

Dijelaskan, alasan keempat daerah tersebut menolak pelaksanaan lima hari sekolah dikarenakan siswa harus mengikuti jam pelajaran hingga sore hari. Selain itu, pendalaman materi dari sekolah juga dapat dilakukan dengan mengikuti kursus maupun bimbingan belajar (bimbel).

”Pendidikan yang benar, siswa tidak perlu mengikuti bimbel maupun lembaga kursus di luar. Pendidikan yang baik itu harus semuanya didapat di sekolah. Karena ini akan meringankan beban orang tua. Jika ada yang kurang di sekolah ya diperbaiki, jangan terus kursus di luar sekolah. Kasihan orang tua,” tegas Nurhadi.

Dikatakan Nurhadi, saat ini di sekolah sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang lengkap, antara lain laboratorium bahasa Inggris. Selain itu, sekolah juga dilengkapi dengan guru-guru yang kompeten.

”Jadi anak tidak perlu lagi ikut kursus di luar sekolah. Kursus hanya digunakan oleh anak-anak yang mau kursus keterampilan. Misalnya, kursus menjahit atau kecantikan yang di sekolah tidak ada. Tetapi jika ada siswa yang di sekolah sudah memperoleh pelajaran Matematika namun pulang sekolah masih ikut kursus Matematika di luar sekolah itu sangat tidak sehat,” katanya.

Pihaknya juga menginstruksikan agar warga Jateng tidak panik ketika menerima surat edaran pelaksanaan lima hari sekolah, karena masih dalam tahap uji coba. ”Kalau memang nantinya ke depan prospeknya menjadi lebih bagus, akan kita lanjutkan,” ungkapnya.

Ketua PWLP Maarif NU Jateng, Agus Sofwan Hadi menilai kebijakan lima sekolah hari memang menimbulkan dampak negatif dan positif. Meski begitu, kebijakan itu patut dicoba dan diterapkan mengingat target jangka panjang demi mencerdaskan generasi muda.

Ia mencontohkan, di Singapura atau negara-negara ASEAN sudah menerapkan lima hari sekolah. Tapi semua sudah direncanakan secara matang, dan proses belajarnya tuntas hari itu juga tanpa memberikan pekerjaan untuk anak-anak didik.

”Masalahnya di Jateng Maret dikeluarkan, Juni diberlakukan. Jadi, memang tidak siap, baik dari infrastruktur pendidikan dan mental anak-anak. Harus ada perencanaan matang dengan melibatkan berbagai pihak,” katanya.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, sekaligus Politisi PKB Muh Zend Adv mengatakan, kebijakan itu harus dievaluasi karena sangat berdampak terhadap lembaga pendidikan keagamaan di Jateng. Sebab, meski dalam SE diuji coba untuk tiga SMK/SMA di masing-masing kabupaten, nyatanya hampir semua sekolah memberlakukan kebijakan tersebut. ”Ini harus dievaluasi asas manfaat dan mudaratnya. Dari kebijakan ini paling tidak ada hikmahnya jika pendidikan itu wajib dan butuh perhatian serius dari berbagai kalangan,” katanya.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri Jawa Tengah, Sukiswanto, menyatakan, hasil dari uji coba pelaksanaan lima hari sekolah di sejumlah sekolah perlu untuk dievaluasi dan hasilnya dipublikasikan secara luas.

”Pelaksanaan tersebut dilaksanakan sebagai uji coba. Karena dengan diujicobakan, masalah-masalah tersebut akan muncul, dan akan diketahui akar permasalahannya, sehingga solusi akan masalah tersebut akan dapat ditemukan,” ujar Sukiswanto.

Terpisah, pakar pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan, menilai, pelaksanaan lima hari sekolah tanpa persiapan matang termasuk tak dibarengi dengan perubahan kurikulum telah merusak sistem pendidikan. Penentuan durasi pelajaran dan hari sekolah pun perlu pertimbangan matang.

”Tidak sekadar memadatkan waktu belajar dari enam ke lima hari, tapi harus ada perubahan menyangkut kurikulum. Karena waktu belajar mengajar itu disesuaikan dengan kemampuan siswa menyerap pelajaran,” kata Edi. (ewb/fth/aro/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -