Perencanaan Tak Matang, UU Gugur di Uji Materi MK

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Anggota MPR Daryatmo Mardiyanto saat kegiatan seminar penyerapan aspirasi  tentang Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila dan Penataan Sistem Perekonomian Nasional Berbasis Demokrasi Pancasila, di Untag, kemarin. (Nur Wahidi/Jawa Pos Radar Semarang)
Anggota MPR Daryatmo Mardiyanto saat kegiatan seminar penyerapan aspirasi tentang Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila dan Penataan Sistem Perekonomian Nasional Berbasis Demokrasi Pancasila, di Untag, kemarin. (Nur Wahidi/Jawa Pos Radar Semarang)

BENDAN DUWUR — Persoalan Undang-undang (UU) yang menabrak konstitusi dasar ketatanegaraan Indonesia tidak perlu terjadi apabila penyusunan UU dilakukan secara serius, matang dan terencana.

”Banyak Undang-undang yang digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) setelah dilakukan uji materi,” ungkap anggota MPR Daryatmo Mardiyanto, di Gedung Kebangsaan, Untag, kemarin.

UU yang digugurkan antara lain mencakup pengaturan sumber daya air serta koperasi. ”MK memandang aturan yang telah disahkan melalui UU SDA 7/2004 dan UU Koperasi No 17/2012 itu melanggar konstitusi dasar. Lantaran menabrak aturan hukum di atasnya dipastikan UU menjadi tidak berlaku,” ungkapnya.

Lebih lanjut Daryatmo mengatakan kenyataan ini jelas mengundang keprihatinan, pasalnya dalam penyusunan sebuah UU tentu biayanya mahal. ”Dan apabila kemudian bertentangan dengan kepentingan rakyat tentunya sangat disayangkan,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, keterlibatan semua pihak termasuk akademisi pada setiap pembuatan rancangan UU sebisa mungkin menghindari kemungkinan kesalahan dalam menafsirkan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. ”Peran serta dari masyarakat dalam menyusun UU perlu dilakukan agar tidak menabrak konstitusi dasar kenegaraan. Sehingga penting sekali melibatkan semua elemen mulai dari mahasiswa atau dosen sehingga tercipta UU yang bisa mengayomi semuanya,” tandasnya.

Dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat dalam bidang hukum sosial politik dan ekonomi di kampus Untag kemarin juga dihadiri Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Untag Prof Dr Sarsintorini Putra, wakil rektor, dekan dan mahasiswa serta pembicara lainnya Prof Suparjo serta Dr Sukirno. (hid/zal/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -