Protes APK, Lapor Panwas dan KPU

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

PEKALONGAN – Jengah dengan lemahnya aturan hukum dalam proses Pilkada di Kota Pekalongan, Damirin, warga Kelurahan Kalibaros, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, melaporkan pelanggaran terkait masih banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih banyak di jalanan Kota Pekalongan. Dirinya datang sendiri melapor kepada Panwaslu dan KPU, Sabtu (29/8).

Kepada awak media yang ditemuinya, pria yang juga merupakan praktisi hukum ini kaget saat, Jumat (28/8) malam masih banyak melihat baliho paslon. “Saat saya berkeliling, tidak sengaja masih banyak melihat baliho paslon yang terpampang. Belum dicopot, tentunya itu menyalahi aturan,” serunya.

Diungkapkan, dirinya melihat di beberapa titik. Seperti di daerah Pekalongan Selatan, tepatnya di depan Pasar Banyurip. Di Jalan Gajah Mada, Jalan Jawa, Jalan Sulawesi, Jalan Dr Wahidin dan Jalan Tondano.

Menurut Damirin, masih terpampangnya baliho tersebut tentunya tidak sesuai peraturan KPU nomor 7 tahun 2015. Sehingga merupakan pelanggaran kampanye ini. “Seharusnya seluruh alat peraga yang terpasang di Kota Pekalongan sudah diturunkan. Sejak kemarin (27/8) harus bersih,” sesalnya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sugiharto mengungkapkan, mengenai laporan dari warga tersebut, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 8 pasal 134, yaitu memanggil para saksi yang diajukan oleh pelapor. “Tentunya kami akan menindaklanjuti laporan ini. Karena kami tidak bertindak langsung tanpa laporan resmi dari masyarakat terkait pelanggaran Pemilu,” ucapnya.

Selanjutnya, pihaknya akan segera melakukan rapat pleno dengan 3 komisioner Panwas kota, yang akan menghasilkan surat keputusan dalam kurun waktu 3 hari. “Apabila memang dinilai sebagai pelanggaran, maka kami Panwaslu akan mengajukan kasus tersebut ke KPU segera,” tandasnya. (han/ric)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -