16 Toko Modern Belum Berizin

Pemkab Dituding Tidak Tegas

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

UNGARAN – DPRD Kabupaten Semarang menuding Bupati Semarang, Mundjirin tidak tegas menindak keberadaan toko modern yang belum memiliki perizinan. Ketidaktegasan ini membuat pedagang kecil kelimpungan dan banyak yang merugi dengan maraknya toko modern. Padahal selama ini, sejumlah masyarakat dan pedagang kecil sudah kerap melayangkan protes dengan keberadaan toko modern seperti Indomart dan Alfamart.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto mengatakan, keberadaan toko modern sebenarnya telah diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Aturan tersebut juga dipertegas di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 119 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 113 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Melihat kondisi di lapangan dan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang keberadan toko modern, mengindikasi Pemerintah Kabupaten Semarang tidak tegas dalam melaksanakan aturan yang ada.

“Banyak toko modern terutama waralaba yang sudah beroperasi namun belum ada izinnya. Seperti di Bandungan itu pasar tradisional dikepung tiga toko modern,” kata Said, Senin (31/8) kemarin.

Politisi PAN itu merinci ada 62 toko waralaba dan 34 toko non waralaba di Kabupaten Semarang. Selain itu ada 16 toko modern waralaba yang belum mengantongi perizinan dari Pemerintah Kabupaten Semarang. Bahkan hingga saat ini saja, toko yang belum berizin masih terus beroperasi tanpa ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten Semarang. Said meminta Bupati Semarang memerintahkan Satpol PP untuk segera menutup toko modern tersebut. Apalagi saat ini sudah ada moratorium kementerian perdagangan, di tahun ini tidak ada toko modern baru.

“Mestinya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPTSP) dan Satpol PP segera bertindak menutup operasional toko tersebut. Saat ini penegakan aturan masih lemah,” tandasnya.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -