Aturan Baru, 1.062 Kapal Terancam Dikandangkan

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SULITKAN NELAYAN: Aturan baru terkait ukuran kapal nelayan membuat para nelayan semakin kesulitan beraktivitas. Bahkan ribuan kapal terancam tak bisa beroperasi karena aturan baru Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. (Dok Rase)
SULITKAN NELAYAN: Aturan baru terkait ukuran kapal nelayan membuat para nelayan semakin kesulitan beraktivitas. Bahkan ribuan kapal terancam tak bisa beroperasi karena aturan baru Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. (Dok Rase)

SEMARANG – Semakin sulitnya untuk mengurus perizinan kapal membuat sejumlah nelayan di Jateng menderita. Bahkan, setidaknya 1.062 kapal bakal dikadangkan dengan adanya aturan baru yang tertuang dalam Permen KP Nomor 2/2015 dan diikuti Surat Edaran dari Dirjen Hubla Nomor 3/2015.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Jateng, Lalu Muhammad Syafriadi mengatakan, dalam aturan itu mengharuskan kapal untuk melakukan ukur ulang. Adanya kebijakan baru ini diakui menimbulkan masalah pelik bagi nelayan. ”Tahun ini saja ada 492 kapal tidak melaut karena SIPI habis. Jika ini terus terjadi tahun depan 1.062 kapal terancam dikandangkan,” katanya saat bertemu dengan sejumlah perwakilan nelayan di Komisi B DPRD Jateng, kemarin.

Lalu menambahkan, untuk perpanjangan izin kapal memang cukup rumit. Terutama untuk mengurus SIPI bagi kapal di atas 30 GT. Bahkan, agar kapal bisa digunakan beroperasi nelayan harus mengurus setidaknya 27 dokumen kapal. Ia tidak menampik banyaknya kapal tidak melaut jelas berimbas pada industri perikanan di Jateng. ”Kami sudah mendesak pusat agar ada kebijakan baru agar ada kemudahan izin kapal. Sebab, ini dampaknya besar,” tambahnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Yudi Sancoyo menilai kebijakan Menteri Kelautan tidak pro terhadap nelayan. Ia mencontohkan banyak nelayan di Pati, Rembang, yang tidak melaut karena rumitnya perizinan dan kebijakan dari pusat. ”Mestinya kebijakan yang diambil menguntungkan, bukan malah merugikan. Permen KP No 2 2015 ini sangat pahit,” katanya.

Perwakilan komunitas nelayan Jateng, Hadi Sutrisno menilai pemerintah tidak perduli dengan kondisi nelayan. Kebijakan yang diambil terkesan sengaja mematikan mata pencaharian nelayan. ”Para pelaku usaha dan nelayan banyak yang tidak bekerja dengan kebijakan ini. Harusnya ada solusi bukan menambah masalah,” tambahnya. (fth/zal/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -