Penerima Tetap Harus Berbadan Hukum

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah tetap mewajibkan penerima hibah untuk berbadan hukum, meski Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sikap kehati-hatian ini dilakukan untuk menghindari permasalahan yang muncul di kemudian hari.

Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Jateng Djoko Sutrisno menjelaskan, sesuai poin 10 pada SE Mendagri, penerima hibah melalui pemprov tetap harus memenuhi syarat berbadan hukum. Sebab, Peraturan Daerah APBD Jawa Tengah ditetapkan setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014.

”Jadi, semua penerima hibah harus sudah bersertifikat, harus berbadan hukum. Kelompok yang tidak berbadan hukum ada, tapi mereka terdaftar di kementerian, gubernur atau bupati/ wali kota. Yang itu tetap bisa dicairkan, tapi jumlahnya kecil sekali,” terangnya.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang tetap akan melaksanaan undang-undang. Menurutnya, yang ia harapkan adalah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri, bukan Surat Edaran agar kekuatan hukumnya lebih kuat. Kalaupun diterbitkan SE Mendagri, diharapkan SE tersebut dibuat lebih rinci dan lebih jelas.

”Kalau hibah dengan adanya SE yang bunyinya ’hanya’ seperti itu ya tidak bisa (dilaksanakan). Tetap harus berbadan hukum. Maka sekarang kita mau minta yang beberapa punya potensi mengurus badan hukum kita teruskan. Kalau tidak (mengurus) mohon maaf, daripada nanti jadi persoalan hukum,” tegasnya.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Jateng Nuniek Sriyuningsih mengaku sebelumnya berharap SE Mendagri nomor 900/462/SJ akan memberikan penjelasan detail. Baik dari segi pelaksanaan teknis, berbadan hukum terdaftar di mana, serta siapa yang boleh mendapatkan hibah. Namun, SE tersebut hanya mempertajam ulasan amanah UU 23 tahun 2014 mengenai hibah.

”Kami inginnya bisa merayu anggota DPR RI supaya merevisi undang-undang, supaya diperlunak. Kalau dewan di pusat merasakan hal yang sama, ya silakan diubah. Sekarang yang nyengir dewan, tidak bisa memberikan bantuan ke konstituen karena masyarakat penerima hibah yang tak berbadan hukum jauh lebih banyak,” ujarnya.

Ke depan dia berharap program yang direncanakan di tingkat paling bawah dapat dibawa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hanya saja, perlu kekuatan dan dukungan agar program tersebut bisa dikawal hingga ke tingkat selanjutnya. ”Saya rasa keputusan Mendagri sudah tegas untuk memerangi potensi korupsi bansos dan hibah. Siapa sih yang mau hidup di dalam (lembaga pemasyarakatan) Kedungpane,” pungkasnya. (fai/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -