Anggap Putusan Tak Berdasarkan Hukum

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Pemprov Jateng menyatakan ada tiga poin inti alasan upaya banding terkait putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang atas sengketa kasus pengelolaan lahan Pusat Rekreasi Promosi Pembangunan (PRPP). Dalam putusan sengketa lahan dengan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) tersebut, pemprov dinyatakan kalah.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejati Jateng, Dr Mia Amiati menyebutkan, ada tiga poin inti yang menjadi alasan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan banding kepada dirinya selaku penerima kuasa. Mia mengatakan, alasan pertama, putusan hakim yang membatalkan seluruh sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemprov Jateng atas PRPP dengan mendasarkan seluruh biaya pembebasan lahan dilakukan PT IPU tidak berdasarkan hukum.

”Sebab dari bukti yang diajukan oleh penggugat baik saksi maupun kuitansi pembayaran tidak dapat menunjukkan dalil bahwa pembebasan lahan seluas 237 hektare itu dibiayai PT IPU,” katanya.

Menurutnya, alasan kedua adalah putusan hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan HPL dari daftar aset Pemprov Jateng tidak berkekuatan hukum bertentangan dengan ketentuan UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara jo PP no 27 tahun 2004 tentang pengelolaan barang milik negara. ”Padahal, HPL adalah hak atas tanah dan merupakan aset sehingga harus dicatatkan dalam rangka pengendalian aset negara,” ujarnya.

Untuk alasan poin ketiga lanjut Mia, putusan hakim saat itu menyatakan kami dan pihak tergugat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun dalam putusannya, hakim tidak menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sesuai gugatan.

”Jelas sekali, menunjukkan bahwa dalam perkara a quo tidak terbukti adanya unsur kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Hal itu, karena dalam ketentuan unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian sifatnya adalah kumulatif, artinya tidak ada perbuatan melawan hukum tanpa adanya kerugian,” tandasnya.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -