Payung Hukum Pengadaan Lemah

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Payung hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa saat ini dinilai masih lemah. Sebab, peraturan yang mengatur hal tersebut masih berbentuk Peraturan Presiden (Perpres). Yaitu Perpres nomor 54 tahun 2010. Karenanya perlu peraturan setingkat Undang-Undang sehingga memiliki kekuatan dalam memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Anna Latuconsina di sela kunjungan kerja dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Gubernuran, Senin (7/9). Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah anggota Komite II dari berbagai daerah di Indonesia. Rombongan dipimpin anggota Komite II dari Jateng Denty Eka Widi Pratiwi.

Ana menjelaskan, sejak tahun 2011 inventaris kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 53 persen adalah menyangkut penyalahgunaan proses pengadaan barang dan jasa. Oleh karenanya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa menjadi RUU inisiatif yang diusulkan oleh Komite II DPR RI. ”UU ini diperlukan sebagai pijakan hukum. Karena penyelesaian hukum bagi entitas pengadaan harus diatur tersendiri dan hal ini dapat dilakukan dalam pengaturan setingkat Undang-Undang,” bebernya.

Selain itu, lanjut Ana, perlu juga pengaturan yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan UU sektor lain agar aspek pengadaan tiap sektor dapat terharmonisasi. ”Persoalan lain adalah tingginya penyimpangan dalam proses pengadaan dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi di bidang pengadaan karena lingkup hukum yang terbatas,” imbuhnya.

Ana juga menyoroti rendahnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di bidang pengadaan. Bahkan, menurutnya, cara pandang lama bahwa pengadaan merupakan proses penyerapan anggaran melalui harga yang paling murah sehingga hasil yang diperoleh cenderung memiliki kualitas yang rendah. ”Upaya perubahan atas cara pandang ini harus dilindungi oleh Undang-Undang dalam pelaksanaannya,” tandasnya.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -