Saham Tol Dijual Rp 780 M

Dewan Anggap Tak Masuk Akal

407

Krisdiani tidak menampik jika penjualan aset tidak melibatkan DPRD Jateng. Sebab, sesuai undang-undang 65 tahun 1992 tentang Perusda, dan Perda 40 tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas, aset bisa dijual atas dasar keputusan pemegang saham. Pihaknya berdalih penjualan saham sudah direncakan sebelum ia menjabat sebagai Direktur PT SPJT. ”Kami hanya meneruskan, apalagi untuk rencana penjualan saham SPJT sudah ada dalam RUPS 27 November 2014 lalu,” ujarnya.

Saat ini PT SPJT hanya memiliki saham sebesar 1,1 persen dalam pembangunan tol Bawen-Solo. Meski begitu, pihaknya menegaskan secepatnya bakal kembali membeli saham tol atau buy back sebesar 3,9 persen dari Jasa Marga yang memegang saham sebesar 70 persen. ”Kalau bantuan dari pemerintah pusat baru turun Rp 200 miliar dan itu berbentuk kontruksi jalan,” tambahnya.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi mengaku tidak habis pikir dengan keputusan PT SPJT. Apalagi usai menjual, SPJT bakal kembali membeli saham jalan tol Bawen-Solo. ”Menurut saya itu keputusan yang tidak masuk akal. Mosok sudah dijual mau beli lagi,” katanya.

Dewan mengaku kecewa karena tidak dilibatkan dalam pelepasan aset jalan tol tersebut. Selain tidak dilibatkan, dewan juga tidak diberitahukan jika aset SPJT sudah dijual dengan harga Rp 780 miliar. ”Saya tidak pernah merasa dilibatkan, tahu-tahu sudah dijual. Padahal untuk menjual aset harus ada kajian mendalam tidak asal jual,” tambahnya.

Ketua Komisi C DPRD Jateng, Asfirla Harisanto dan seluruh anggota Komisi juga mengaku tidak dilibatkan. Meski sempat memberi saran, tapi untuk penjualan 25 persen sangat disayangkan. (fth/ric/ce1)