Upah Belum Sesuai KHL

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K SPSI) Jateng menyorot masalah upah minimum yang tidak memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja. Sebab, sistem pengupahan dalam menghitung Upah Minimum hanya menghitung kebutuhan pekerja lajang saja. Kondisi ini membuat pekerja semakin sengsara dan tidak bisa mendapatkan hidup layak.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah K SPSI Jateng, G Suhartoyo menilai semua itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pihaknya menyesalkan sikap pemerintah yang dinilai masih pro terhadap pemodal dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat. ”Sesuai UU itu, semua pekerja atau buruh berhak mendapatkan kesejahteraan dan upah yang layak. Nyatanya sampai saat ini masih belum mendapatkannya,” katanya dalam rekomendasi rapat koordinasi Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit K SPSI Jateng, kemarin.

Ia mencontohkan, 60 item kuantitas dan kualitas sedang sebagai komponen KHL dinilai sangat tidak layak untuk memenuhi pekerja lajang. Apalagi pekerja yang sudah berkeluarga. Upah minimum yang rendah dinilai menciptakan kemiskinan struktural di kalangan masyarakat pekerja, sehingga gairah bekerja menurun yang pada akhirnya berakibat pada turunnya produktivitas. ”Mestinya harus dicarikan solusi agar pekerja tetap semangat bekerja dan kesejahteraan tidak diabaikan. Besarnya upah minimum nilainya harus tidak boleh kurang dari nilai KHL,” imbuhnya.

Untuk itu, K SPSI Jateng mendesak diberdayakannya Lembaga Tripartit yang bertugas untuk memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Sebab, kurangnya perhatian dan keterlibatan pemerintah pada penguatan lembaga-lembaga LKS Tripartit dapat berakibat pada kurang maksimalnya peran dan fungsinya dalam memberikan aspirasi, saran, pertimbangan, pendapat dan rekomendasi kepada pemerintah provinsi. Hal tersebut berguna dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. ”Gubernur harus ikut mendorong dan memperkuat posisi LKS Tripartit baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Agar nasib pekerja benar-benar mendapatkan perhatian,” tambahnya. (fth/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -