Semestinya Dinikmati, Bukan Dijual

Gerindra Pikir-Pikir, PAN Tunggu Inisiator

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Niat anggota DPRD Jawa Tengah mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Ganjar Pranowo terus bergulir. Meski begitu, suara dewan terbelah. Sebagian mendukung, namun sebagian yang lain menyarankan untuk tidak dilaksanakan.

Salah seorang anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng Sriyanto Saputro mengatakan, hak interpelasi merupakan hak yang dimiliki anggota dewan untuk bertanya kepada gubernur atas tindakan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Kendati demikian, ia lebih memilih untuk tidak digunakan asal ada penjelasan yang lebih detail.

”Dalam kasus penjualan saham tol ini, kami akan meminta teman-teman yang di Komisi C untuk mengetahui jelasnya seperti apa. Syukur tanpa interpelasi (dapat) menjelaskan lebih detail,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Sriyanto mengakui, dalam penjualan saham tol ini dewan tidak dapat sepenuhnya mengawasi karena terbentur Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Di mana direksi hanya wajib mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa harus mendapat persetujuan dewan. ”Meskipun begitu, dewan ingin sepeser pun uang rakyat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kejadian serupa terulang ke depan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, secara hukum formal alasan yang disampaikan gubernur dapat dibenarkan. Namun faktor penyertaan modal saham tol yang awalnya mendapat persetujuan dewan ternyata pada saat pelepasan tanpa melibatkan dewan.

”Apakah nanti kami (mengajukan) interpelasi atau tidak, kita lihat persoalannya dulu. Tidak ada yang tidak mungkin, kami bisa juga mendukungnya,” tandas legislator yang duduk di Komisi A itu.

Hal senada juga diungkapkan anggota Fraksi PAN DPRD Jateng Wahyudin Noor Aly. Ia menilai interpelasi adalah hak bertanya dewan ketika tidak mendapat jawaban. Untuk melakukan itu, harus ada pengusul yang mengajukan. ”Kemarin Komisi A sudah mulai menyuarakan. Kita dorong saja mereka. Kalau itu bagus kita dukung,” ujarnya.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -