120 Ribu Guru Belum Bersertifikasi

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Rencana Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud yang mengharuskan guru membiayai sendiri program sertifikasinya mulai 2016 ditentang Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Jateng. Sebab, kebijakan itu menyalahi UU Guru dan Dosen serta justru menyengsarakan para guru.

Ketua PGSI Jateng, Muh Zen Adv mengatakan, penolakan itu cukup beralasan. Sebab, saat ini banyak guru yang masih mendapatkan sertifikasi meski hanya memiliki honor kecil. Karuan saja, rencana pemerintah itu membuat khawatir bagi 547.154 guru yang belum bersertifikasi dari total 2,294.191 guru. ”Sedangkan di Jateng sendiri ada sekitar 120 ribu guru yang masih belum bersertifikasi. Ini kan menjadi persoalan baru,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng ini.

Zen menambahkan, dalam pasal 82 ayat (2) tercantum jelas paling lambat 10 tahun sejak UU itu disahkan tahun 2005, guru-guru harus sudah S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik. Jadi tahun 2015 semua guru harus bersertifikat dan dibiayai oleh pemerintah. Selanjutnya pemerintah hanya mengangkat guru yang telah S-1 dan bersertifikat pendidik. ”Jika pemerintah lepas tangan, kasihan guru-guru yang belum memiliki sertifikasi. Apalagi, itu salah satu syarat agar bisa menjadi guru profesional,” imbuhnya.

Ia menambahkan bakal banyak persoalan yang muncul ketika kebijakan itu diberlakukan. Sebab, banyak guru berpenghasilan minim dan belum bersertifikasi. Terutama ratusan ribu guru madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama. Jika negara melimpahkan tanggung jawab ke setiap guru pada program sertifikasi guru, dikhawatirkan muncul berbagai masalah terutama bagi guru-guru honorer dan swasta yang berada di pinggiran, daerah terpencil dan di desa, masih banyak yang tidak mampu (miskin). ”Jadi justru hanya guru yang mampu saja yang bisa ikut program sertifikasi tersebut,” tambahnya.

Dia berpendapat mestinya harus dibedakan antara profesi guru dengan dokter/akuntan. Karena sejatinya tanggung jawab pemerintah pada guru itu sama dengan tanggung jawab pemerintah pada anak didik. ”Seharusnya pemerintah jangan mengabaikan, karena ini demi masa depan dunia pendidikan dan sumber daya manusia,” katanya. (fth/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -