Pembangunan Pagar Bumi Perusahaan Furniture Disoal

729

Kedatangan rombongan diterima oleh Rudi, selaku perwakilan perusahaan. Mereka pun kemudian menggelar rapat untuk memecahkan persoalan tersebut. Hasilnya, pihak perusahaan harus melakukan pembongkaran seperti yang diharapkan warga.

Ketua Komisi C Kadarlusman menilai sikap perusahaan tersebut terlalu berlebihan. Pembangunan pagar bumi yang menutup akses warga justru seakan ingin menyingkirkan warga setempat. Padahal jika dilihat dari perusahaan sebelumnya, tidak menimbulkan konflik dengan warga. “Kami minta agar perusahaan meninjau kembali pagar bumi yang dirasa merugikan warga sekitar,” katanya.

Selain dampak sosial yang ditimbulkan atas pembangunan pagar bumi tersebut, diketahui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki PT Pasific Pertama Indonesia merupakan IMB tahun 2008 yang sudah kadaluarsa. “IMB yang dimiliki perusahaan tersebut sudah tidak berlaku, karena sejak 2008. Jadi kami sarankan agar penerjaan pagar bumi tersebut dihentikan,” ujarAndi Wieryawan staf DTKP Kota Semarang.

Sementara perwakilan perusahaan PT Pasifik Pertama Indonesia, Rudi, mengatakan, pembangunan itu dilakukan karena jalan tersebut nantinya untuk akses angkutan barang, dikhawatirkan operasional angkutan barang tersebut mengganggu warga.“Kita akan koordinasi dengan jajaran direksi perusahaan lebih dulu. Kekukuhan perusahaan memagar karena jalan tersebut milik perusahaan,” katanya. (zal)