Tangani Pidana, Bentuk Gakumdu

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

TANGANI HUKUM : Perwakilan Panwaslu, Polres, dan Kejari saat menunjukkan MoU tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang bertujuan mempermudah penanganan kasus pidana Pilkada. (Hanafi/jawa pos radar semarang)
TANGANI HUKUM : Perwakilan Panwaslu, Polres, dan Kejari saat menunjukkan MoU tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang bertujuan mempermudah penanganan kasus pidana Pilkada. (Hanafi/jawa pos radar semarang)

PEKALONGAN – Mendekati penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Pekalongan, Polres Pekalongan Kota bersama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Dengan tujuan untuk mempermudah penanganan kasus pidana Pilkada, Selasa (15/9).

Penandatanganan MoU digelar di aula Mapolres Pekalongan Kota. Dengan dihadiri Kapolres Pekalongan Kota, perwakilan Kejari Pekalongan, Ketua Panwaslu, anggota Panwaslu dan Panwascam se-Kota Pekalongan berserta para Kapolsek, Kasat dan Perwira jajaran Polres Pekalongan Kota.

Penandatanganan MoU dilakukan Kapolres Pekalongan Kota AKBP Luthfie Sulistiawan, Kasi Pidana Khusus Kejari Pekalongan Herwan Puroko dan Ketua Panwaslu Kota Pekalongan Sugiarto.

Dijelaskan, Ketua Panwaslu Kota Pekalongan Sugiarto, Gakumdu merupakan forum bersama yang terdiri dari Kepolisian, Pengawas Pemilu, dan Kejaksaan untuk membahas kasus-kasus pelanggaran pidana pemilu. “Dengan adanya kerjasama ini, bertujuan agar proses penanganan kasus pidana pemilu lebih mudah dan cepat. Karena semua yang berwenang sudah sepakat,” jelasnya.

Ditambahkan Luthfie, penandatanganan naskah kesepahaman itu untuk menyamakan pemahaman tentang penanganan tindak pidana Pilkada. “Memang diperlukan keterlibatan tiga lembaga itu, yakni Polres, Kejaksaan, dan Panwaslu. Agar dalam penegakan pidana Pilkada bisa sepaham, sehingga proses bisa cepat dan tepat,” tuturnya.

Pihaknya berharap dengan penandatanganan MoU dapat terwujud kerjasama dan sinergitas para pihak untuk penegakan hukum dalam tindak pidana pilkada. “Tentunya, bagi yang berwenang jangan sampai memihak pada salah satu calon atau pihak-pihak tertentu. Sehingga kenetralan penegak hukum dipertanyakan,” tandasnya. (han/ric)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -