Waspadai Mobilisasi PNS

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – DPRD Jateng mendesak KPU dan Panwaslu melakukan pemantauan ketat dalam Pilkada Desember mendatang. Sebab, bukan tidak mungkin bakal terjadi mobilisasi PNS mengingat banyak calon incumbent yang ikut maju dalam pilkada.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan, sejumlah kepala daerah masih memiliki peranan cukup kuat dalam birokrasi. Otomatis, ini membuat peluang untuk mobilisasi PNS agar ramai-ramai untuk mendukung calon petahana. Untuk itulah, KPU dan Panwaslu harus lebih aktif dan ketat dalam memantau pilkada. ”Harus diwaspadai gerakan mobilisasi PNS dalam pilkada,” katanya, kemarin.

Sriyanto mencontohkan, di daerah Solo, Boyolali, dan Sukoharjo saat ini posisi kepala daerah dijabat sekretaris daerah (sekda). Kepala daerah sementara yang dari sekda dikhawatirkan akan melakukan balas jasa terhadap incumbent atau petahana wali kota dan bupati. ”Ini kan cukup riskan, apalagi di tiga daerah itu calon kepala daerahnya incumbent semua,” imbuhnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Ali Mansur HD mengatakan, mobilisasi PNS bisa saja terjadi, mengingat banyaknya incumbent yang maju dalam pilkada. Untuk itu, KPU dan Panwaslu harus benar-benar aktif dan ketat dalam melakukan pengawasan. ”Harus diwaspadai penggerakan PNS. Mereka kan harus netral dan tidak boleh berpihak pada satu calon,” katanya.

Ali Mansur menambahkan, para calon kepala daerah diminta untuk bersaing dengan sehat. Apalagi, saat ini untuk kampanye sudah difasilitasi negara dan semua dibuat sama. Artinya, ini merupakan langkah bagus agar calon kepala daerah ke depan diharapkan tidak terjebak dalam praktik korupsi. ”Dengan kampanye dibiayai jelas mereka calon kepala daerah ketika jadi benar-benar mengabdi untuk rakyat,” tambahnya. (ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -