Anggaran Minta Ditambah

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Seiring meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Tengah, pemprov dituntut segera mencari solusi. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menambah anggaran untuk menanggulangi kemiskinan.

”Penganggaran untuk mengurangi kemiskinan hingga kini masih belum tepat. Ibarat motong kue kurang pas,” ungkap anggota Komisi B DPRD Jateng Achsin Ma’ruf. Achsin menjelaskan, alokasi anggaran sektor perekonomian pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jateng 2016 masih rendah. Dari total RAPBD Jateng 2016 sekitar Rp 19,5 triliun, alokasi anggaran untuk perekonomian di bawah Rp 1 triliun. ”Jika gubernur tidak segera mengambil sikap, maka dipastikan akan terkendala nanti pada saat pertanggungjawaban,” imbuhnya.

Ditambahkannya, dari 33 juta jiwa penduduk Jawa Tengah, jumlah warga miskin saat ini masih 13,58 persen. Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun ini ditarget dapat berkurang menjadi 9 persen. Sementara pada 2016 mendatang menjadi 8 persen. ”Ini tentu tidak realistis. Jika tidak direvisi, nanti bisa menjadi lampu kuning bagi gubernur,” tandasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng Urip Sihabudin mengaku akan melakukan revisi RPJMD hingga 2018. Revisi itu di antaranya menurunkan target angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi disesuaikan dengan kondisi riil saat ini.

”Perubahan ini penting karena undang-undangnya juga berubah. Berdasarkan UU No 23/2014 tentang pemerintah daerah, ada beberapa yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah kini menjadi kewenangan provinsi. Begitu juga sebaliknya,” ujar mantan Kepala Dinhubkominfo Jateng itu.

Dia mengaku telah melakukan komunikasi dengan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait evaluasi tentang target dari indikator dalam RPJMD yang ada selama ini. Melalui evaluasi diharapkan ada strategi agar semua target dapat tercapai. ”Sebagai contoh, angka partisipasi murni anak sekolah SD/MI/Paket A tidak mungkin tercapai karena rata-rata orang menyekolahkan anaknya pada usia enam tahun. Padahal dalam RPJMD tercantum usia tujuh tahun,” pungkasnya. (fai/ric/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -