Pemerintah Kurang Pro Pengusaha

351

Selain itu, pemerintah juga masih belum mengoptimalkan jalur transportasi laut yang mampu memangkas ongkos pengiriman barang. Basri membeberkan, saat ini, barang yang diangkut menggunakan kapal, dari Jakarta ke Surabaya hanya 9 persen saja. Padahal ongkos pengiriman lewat angkutan darat 10 kali lebih mahal. “Pemerintah malah terus menggenjot pembangunan tol darat. Pelabuhannya tidak digarap. Coba saja, kalau pengiriman lewat jalur laut bisa mencapai 50 persen, jalan tol sepi dari angkutan barang yang besar-besar. Selain hemat ongkos, juga tidak menimbulkan kemacetan,” papar Basri.

Karena itu, dia berharap kepada pemerintah, khususnya menteri keuangan agar tidak neko-neko. Pihaknya menilai, selama ini masih kurang pro dengan pengusaha yang notabene menajadi tiang perekonomian. Jika memang tidak bisa membantu, minimal jangan mengganggu. “Pajak naik terus. Pengusaha jelas gembar-gembor. Rupiah sedang melemah kok pajak malah naik. Dikejar-kejar terus pula,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, dia juga menyindir mengenai dampak impor bahan baku industri yang juga memengaruhi melemahnya nilai rupiah. “74 persen yang diimpior Indonesia adalah bahan baku industri. Yang langsung pakai hanya sedikit. Artinya, struktur industri kita jadi lemah gara-gara masih tergantung dari bahan baku impor. Industrial sudah keropos,” imbuhnya.

Sementara itu, Rektor Udinus Edi Noersasongko menuturkan, FGD bertema ‘Usulan Pelaku Usaha Jateng dalam Menghadapi Pelemahan Rupiah ini merupakan diskusi palaku usaha untuk meningkatkan nilai rupiah. Apa pun hasil dari diskusi yang menghadirkan narasumber seperti Rektor Universitas Paramidina Prof Firmasnyah, Asosiasi Pengusaha Hotel, Po Sun Kok, serta perwakilan Asmindo, Kanwil Pajak, Kadin Jateng, dan Apindo ini akan dibukukan dan diberikan ke Presiden Jokowi