PPJ Dinilai Tak Transparan

Setiap Bulan Pelanggan PLN Ditarik 7,4 Persen

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

”Harusnya pengelolaan dana PPJ ini dilakukan secara transparan. Bila perlu diumumkan ke publik, sehingga masyarakat jadi tahu. Karena banyak wilayah yang jalannya masih gelap gulita, padahal warganya sudah membayar PPJ setiap bulan.”
Santoso, 37, Warga Gunungpati, Semarang

SEMARANG – Setiap membayar rekening listrik, pelanggan PLN dikenai pajak penerangan jalan (PPJ) hingga 7,4 persen dari nominal yang dibayarkan. Namun sejauh ini pengelolaan pajak tersebut dinilai masih belum transparan. Padahal jika terkumpul, jumlah dananya bisa puluhan miliar rupiah. Ironisnya, meski sudah merasa ikut membayar PPJ, namun banyak lampu penerangan jalan yang pengadaannya dilakukan secara swadaya oleh warga justru diputus oleh PLN.

Deputy Manager Humas PT (Persero) PLN Distribusi Jateng-DIJ Supriyono menuturkan, semua pengguna listrik memang dibebankan untuk membayar pajak penerangan jalan. Baik itu pelanggan listrik pascabayar maupun prabayar (meteran pulsa listrik).

”Biaya itu memang ditarik bersamaan dengan pembelian listrik prabayar, atau pembayaran yang pascabayar. Tapi seluruh dana pajak yang terkumpul akan diserahkan ke masing-masing pemda. Pihak PLN tidak mengambil sepeser pun. Kami hanya mengambil uang penjualan kWh saja,” tuturnya ketika dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, kemarin (22/9).

Supriyono mengaku tidak mengetahui, berapa persisnya persentase pemungutan PPJ. Menurutnya, angka pajak itu berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing pemda. ”Di Semarang, kalau tidak salah 6 atau 8 persen (sekitar 7,4 persen, Red). Saya tidak hafal. Soalnya beda pemda, beda persentasenya. Sepertinya, maksimal 10 persen,” katanya.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -