Minta Penarikan Sekdes Diundur

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus pegawai negeri (PNS) urung dilakukan. Sebab, jika belum disiapkan penggantinya akan mempengaruhi roda pemerintahan di desa.

“Jangan asal ditarik. Kalau mau narik harus disediakan penggantinya. Kalau tidak, ya jangan (ditarik) dulu. Itu nanti merusak pemerintahan,” ungkap Ganjar menanggapi rencana pemerintah kabupaten/kota yang akan menarik Sekdes PNS dari desa.

Ganjar mengakui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa diambil bukan dari PNS. Namun berasal dari penduduk desa yang terdaftar dan bertempat tinggal di desa paling lama satu tahun. Hal ini secara otomatis membuat legalitas PNS sebagai perangkat desa menjadi tidak berlaku.

“Tapi ini prosesnya tidak mudah. Harus disiapkan posisi yang akan ditempati PNS tersebut dan menyiapkan penggantinya, sehingga PNS dapat tetap bekerja dan posisi Sekdes tidak kosong,” bebernya.

Dia mengaku sempat kaget ketika tiba-tiba ada pemerintah daerah yang menarik Sekdes PNS menuju kecamatan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai keahliannya. Ganjar meminta penarikan Sekdes PNS di Jawa Tengah tidak jadi dilaksanakan ketika belum disiapkan penggantinya. “Kita nggak menarik dulu lah sebelum ada penggantinya,” tandasnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) Jawa Tengah Ema Rachmawati mengatakan, rencana penarikan Sekdes PNS dari desa tidak akan mempengaruhi roda pemerintahan jika perangkat desa telah memiliki kemampuan pengoperasioan perangkat teknologi informasi (TI). Dalam hal ini, penyusunan APBDes dan dokumen lainnya terkait pengurusan Dana Desa tetap dapat disusun. “Di Banyumas, Sekdes telah ditarik semua. Tetapi tidak memunculkan masalah karena perangkat desa lainnya mampu menangani pekerjaan Sekdes,” ungkapnya.

Yang masih menjadi persoalan, sambung Ema, adalah masih ada beberapa desa yang perangkat desanya berusia lanjut. Apalagi penguasaan dalam hal administrasi pemerintahan berbasis TI belum maksimal. “Ini yang akan jadi masalah,” tandasnya. (fai/ric)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -