KPK Duduki Kepercayaan Publik Tertinggi

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SEMARANG – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum (APH) dari tahun 2009 hingga 2014 msih diraih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu berdasar data Litbang Kompas dari metode survei jejak pendapat melalui telepon terhadap seribu responden yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Lais Abid staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Roadmap KPK dalam pemberantasan korupsi di hotel Patrajasa, Semarang, Kamis (1/10). ”Data terakhir menunjukkan 70 persen kepuasan publik diraih KPK, menyusul 40 persen kepolisian, kehakiman 35 dan kejaksaan 28 persen,” kata Lais Abid.

Dalam kegiatan bertemakan evaluasi dan usulan peta jalan KPK tahun 2015-2019 tersebut, Lais mengusulkan, demi terus menjaga kepuasan dan kepercayaan publik ke depan KPK harus fokus dalam penanganan kasus grand corruption dan penguatan APH. Selain itu, lanjut Lais masih ada 3 fokus lagi yang perlu ditekankan KPK, yakni perbaikan dan optimalisasi sektor strategis dengan melanjutkan fokus pada kepentingan nasional, Aksi Sistem Integritas Nasional (SIN), implementasi fraud control dan penanganan fraud yang dilakukan oleh penyelenggara negara. ”Empat fokus tersebut dapat diartikan sebagai peta penentu atau penunjuk arah KPK dari periode 2015 hingga 2019 mendatang,” tandasnya.

Berbeda dengan ICW, Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah merilis penanganan kasus-kasus hukum di Jawa Tengah terbanyak masih diraih Kejaksaan dengan skor 74 persen. ”Setelah itu, disusul kepolisian 24 persen, KPK 5 kasus dan 2 persen adalah kasus lawas yang sudah tidak deteksi penanganan awalnya,” kata Koordinator KP2KKN Jawa Tengah, M. Rofiudin.

Menurut Rofiudin titik rawan terjadinya korupsi dengan adanya proses pengadaan barang dan jasa, proses perizinan dan pembuatan dokumen atau surat keterangan yang sengaja berbelit-belit. ”Menyusul pengelolaan aset barang milik negara atau daerah, pengelolaan penerimaan negara, daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD seperti pajak, retribusi, denda) dan penggunaan APBD, APBN (perjalanan dinas, honor),” ungkapnya. (jks/zal/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -